FPI Dilarang, Fahri Hamzah Kirim Pesan Menohok ke Mahfud MD

JAKARTA, BUMAKATA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat bicara terkait pelarangan dan penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah.

Fahri menilai, keputusan pelarangan aktivitas FPI dibahas orang-orang pintar. Sebab, Menteri Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD didampingi para doktor dan guru besar saat konferensi pers.

"Sayang sekali, kalimat bapak di depan para jurnalis adalah 'demikianlah keputusan pemerintah, silahkan disiarkan, dan tidak ada tanya jawab'. Sayang sekali, orang-orang pintar itu tidak membuka ruang diskusi. Seolah kami semua sebagai rakyat pasti mengerti," kata Fahri Hamzah, Rabu (30/12/2020).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini lantas menyinggung soal kekuasaan. Fahri Hamzah menyebut bahwa ilmu pengetahuan yang kuat yang akan tetap bertahan, bukan kekuasaan.

"Sayang sekali, gesture orang-orang pintar tidak gemar membuka dialog. Sayang sekali karena kekuasaan dianggap lebih penting dari ilmu pengetahuan. Percayalah Pak Prof (Mahmud MD), ilmulah yang punya masa depan, kekuasaan tidak pernah bisa bertahan. Seharusnya dialog adalah jalan kita," beber Fahri Hamzah.

"Prof Mohmahfud MD lupa bahwa salah satu sebab kita mengambil dialog keterbukaan dan demokrasi sebagai jalan adalah karena kita sering melihat keluasaan selalu menyimpang. Ini pengalaman bangsa kita, pengalaman agama dan juga pengalaman ummat manusia. Apakah bapak belum paham?," tambahnya.

Untuk itu, Fahri Hamzah meminta Mahfud MD untuk memberikan pelajaran yang baik agar masyarakat mengerti bahwa ilmu lebih penting dari kekuasaan, dan agar kerukunan itu hadir pertama-tama dari ketenangan jiwa para pemimpin yang arif bijaksana.

"Jangan biarkan suasana jiwa yang gusar penuh dendam menyebar. Jangan. Banyak yang ingin saya sampaikan Prof Mahmahfud MD sebagai kawan lama. Bapak pasti lebih mengerti sehingga jika memang suasana ini memang diniatkan. Silahkan diteruskan. Kami menyaksikan semua dengan doa semoga Allah SWT menjaga bangsa dan agama dari sengketa. Salam," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah melarang seluruh aktivitas dan kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah menganggap, sejak 20 Juni 2019, FPI sudah bubar.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," terang Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Diketahui, dalam konferensi pers pelarangan aktivitas FPI, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri. Di antaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Wamenkum HAM Edward Omar Sharief Hiariej, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Ada pula Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, Kapolri Idham Azis dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.