Aswad Syam
Aswad Syam

Senin, 28 Desember 2020 13:06

Rilis akhir tahun kasus korupsi di Sulsel oleh ACC, Senin, 28 Desember.
Rilis akhir tahun kasus korupsi di Sulsel oleh ACC, Senin, 28 Desember.

Catatan Akhir Tahun ACC: Ada Kasus Istri Pejabat di Bone, Bolak-Balik Kepolisian-Kejaksaan Lalu Diam-Diam SP3

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi akhirnya merampungkan hasil penelitiannya terhadap indeks pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan.

MAKASSAR, BUKAMATA -- Hasilnya mengecewakan, lantaran banyaknya perkara yang ditangani tidak dengan serius dan berakhir dengan penghentian perkara. Entah dalam penyelidikan, penyidikan termasuk dalam ranah pembuktian dalam sidang di pengadilan Tipikor Makassar.

Kepala Badan Pekerja ACC Sulawesi, Abdul Kafir Wokanubun dalam rilis akhir tahunnya, Senin, 28 Desember pagi tadi menilai, catatan ini menunjukkan berapa memprihatinkannya penanganan korupsi di Sulawesi Selatan. Para penegak hukum baik Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Negeri serta para Hakim Tipikor di Pengadilan belum menunjukkan komitmen serius dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kadir mengatakan, di tahun ini sejumlah perkara syarat dengan permainan, itu dilihat dari banyaknya perkara mandek.

"Ada sekitar 104 kasus korupsi mandek, 51 kasus oleh Kepolisian Daerah (Polda Sulsel) dan Polres jajarannya, serta 53 kasus mandek di Kejaksaan Tinggi Sulsel dan jajarannya di Kejari dan Cabjari dan terparah ada beberapa perkara besar malah di SP3," ungkap Kadir.

Kadir mengatakan, catatan ini menjadi keprihatinan mendalam bagi masyarakat Sulsel, terlebih hal yang paling buruk, bencana pandemi yang menyita banyak anggaran negara dan daerah tidak membuat korupsi dan penanganannya menjadi baik.

"Ini menandakan aktor korupsi serta penegak hukum sama sekali tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa prihatin atas perampokan uang negara selama ini," tegasnya.

Selain itu Kadir menilai dalam penelitian tahun ini ini, instansi pengawasan juga tidak pro aktif, mereka baik Komisi Kejaksaan, Kompolnas serta Komisi Yudisial masih belum maksimal memantau dan memberikan atensi bagi oknum-oknum penegak hukum yang bermain-main dengan kasus dan perkara korupsi di Sulsel.

"Dengan hasil penelitian ini kami berharap, instansi pengawasan bisa pro-aktif, korupsi tidak akan bisa diberantas jika perilaku seperti ini dibiarkan," pungkasnya.

Diketahui dalam rilis catatan akhir tahun ACC Sulawesi, para peneliti diketahui secara bergantian memaparkan catatan hasil penelitian mereka. Angga Reksa misalnya, mencatatkan beberapa data yang menyoroti tajam Kejaksaan Tinggi Sulsel serta Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel.

Angga mengatakan dari 104 perkara mandek di Kepolisian Daerah dan Kejati Sulsel, ada modus penanganan yang diduga dilakukan untuk menghindari publik.

Beberapa di antaranya kata Dia, misalnya Penanganan perkara di tahap
penyelidikan sengaja ditangani dengan rentang waktu yang lama tanpa ada
kepastian kelanjutannya, setelah itu dihentikan.

Kemudian, Perkara yang ditangani kerap sengaja didiamkan tanpa disampaikan ke publik, tujuannya menghindari pengawasan publik.

Tidak hanya itu saja, modus lainnya juga ditemukan, dimana mereka dengan sengaja menaikkan kasus ke tahap penyidikan, namun ternyata tidak melengkapi audit kerugian keuangan negara. Sehingga perkara itu kemudian tidak lengkap dan selanjutnya menghentikan perkara dengan alasan tidak cukup bukti.

Angga lebih jauh mencontohkan salah satu kasus di Kabupaten Bone. Di mana dalam perkara itu, salah satu istri pejabat diberi privilage dan berujung dengan penghentian kasus atau SP3.

"Nah yang paling nyata dapat kita lihat dalam kasus PAUD Bone, satu tersangkanya yakni Erniati yang merupakan istri pejabat di Kabupaten Bone itu dihentikan diam-diam. Modusnya, berkas perkara sengaja dikirim bolak-balik, dari Kepolisian Polres Bone ke Kejaksaan Negeri. Kemudian setelah luput dari perhatian publik, ternyata perkara Erniati itu sudah SP3, padahal tiga tersangka lainnya sudah vonis," pungkasnya.

Sementara itu peneliti ACC lainnya, Laode Asrawi menyoroti secara tajam beberapa perkara korupsi besar, termasuk perkara korupsi bantuan sosial di masa pandemi ini.

"Ternyata pandemi tidak menghalangi koruptor berlaku culas. Kasus Bansos Makassar, Maros dan Bulukumba menjadi bukti. Parahnya, kasus-kasus ini saya nilai tidak cukup serius untuk dibongkar. Bahkan saya bisa mengatakan kasus itu diproses dengan sangat lamban. Di Bulukumba sendiri itu bahkan sudah dihentikan," ungkap Laode Asrawi.

Kitakan ketahui bantuan sosial ini khusus untuk membantu masyarakat di masa pandemi, tapi yang terjadi kita temukan masih juga dikorupsi.

Tidak hanya itu, yang sangat disayangkan penegak hukum justru tidak memberi atensi serius. "Padahal harapannya penegak hukum berpihak pada masyarakat, begitu menangani korupsi ini, harusnya mereka serius dong, tapi yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan," pungkasnya.

Berikut data-data hasil penelitian ACC Sulawesi Tahun 2020:

Penulis : Chaidir
#ACC #Kasus Korupsi