Program Rp10 Juta Per KK Dipastikan Tepat Sasaran, Begini Hitung-hitungan Anir-Lutfi

PANGKEP, BUKAMATA - Calon bupati Pangkep nomor urut 4, Andi Nirawati menguraikan cara merealisasikan program kesejahteraan ekonomi rumah tangga Rp10 juta per kepala keluarga (KK), bila diamanahkan memimpin selama lima tahun ke depan. Bagaimana caranya?

Bersama Lutfi Hanafi, langkah awal yang dilakukan Anir adalah mengubah arah kebijakan keuangan daerah, dari orientasi proyek menuju ke orientasi kesejahteraan rumah tangga.

"APBD Pangkep sebesar Rp1,4 triliun. 60 persennya dipakai untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan pelayanan pemerintahan. Sisanya 40 persen inilah yang akan dialokasikan untuk program-program insentif Anir-Lutfi," ucap Anir, mengawali penjelasan, Selasa (3/11/2020).

Baca Juga : 

• Monitoring DPSHP, Bawaslu Pangkep Harap Pemilih Memenuhi Syarat
• Bawaslu Sulsel Sebut Pilkada Pinrang, Lutim, dan Pangkep Rawan Netralitas ASN
• Bawaslu Pangkep Pantau Pemeriksaan Kesehatan Cabup dan Cawabup di RS Unhas
• Di Pangkep, Bawaslu Sulsel Ingatkan Pentingnya Persiapan Pengawasan
• Eks Relawan Prabowo-Sandi Turun Gunung Menangkan Anir-Lutfi

Perempuan kelahiran Labakkang ini menguraikan, bila sebelumnya 40 persen APBD Pangkep digunakan untuk proyek, maka Anir-Lutfi mengubah kebijakan tersebut ke program kesejahteraan rumah tangga. Juga untuk insentif dan pembangunan infrastruktur ikon Kabupaten Pangkep.

"Dari angka 40 persen itu, 20 persennya kita alokasikan ke penerima bantuan modal usaha Rp10 juta per KK. Lalu 10 persennya untuk bantuan modal pedagang, insentif guru honorer, tenaga medis, imam masjid, kepala RT, RW dan dusun, dan umrah gratis bagi 50 orang tiap tahunnya," tambah mantan legislator DPRD Sulsel ini.

Sementara 10 persennya lagi, lanjut mantan anggota DPRD Sulsel ini, digunakan untuk pembangunan fisik seperti wajah baru gerbang Pangkep, Jembatan Jala Pangkep, Objek Wisata Matampa dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Kembali ke program Rp10 juta per KK, diketahui jumlah penduduk Pangkep saat ini mencapai 338 ribu jiwa. Dari jumlah itu, hanya sekitar 40 ribu jiwa yang terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).

"Anggaplah ada 100 ribu orang yang butuh bantuan, atau berada di bawah garis kemiskinan. Kita bagi empat, karena kemungkinan masa jabatan (hasil Pilkada 2020) tidak sampai lima tahun, kurang lebih tiga tahun delapan bulan, atau empat tahun. Nah, untuk bantuan Rp10 juta per KK misalnya, tiap tahun kita bantu 15 ribu KK, karena data penerima PKH sekitar 40 ribu KK, kita naikkan menjadi 60 KK. Jadi tiap tahunnya kita bantu 15 ribu KK," urai Anir.

Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan selama setahun sebesar Rp150 miliar. Dengan asumsi, ada 15 ribu KK yang mendapat bantuan sebesar Rp10 juta. Dana ini diambil dari 20 persen APBD Pangkep.

"Masih ada sisanya Rp130 miliar. Selanjutnya kita alokasikan untuk bantuan modal pedagang Rp5-10 juta untuk 1.000 pedagang per tahun. Itu pun masih ada sisanya Rp120 miliar. Sisanya ini lagi untuk insentif umrah 50 orang per tahun, insentif guru honorer, tenaga medis, guru mengaji imam masjid, Kepala RT, RW, kepala dusun dan lainnya," urai pendiri Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Sulsel ini.

Program-program di atas, sekaligus sebagai bentuk upaya Anir-Lutfi dalam pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19. "Kami berharap program ini bisa membantu nantinya," harapnya.

Nah, sisa 10 persen dari jumlah total APBD Pangkep, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan ikon Kabupaten Pangkep.

"Kita mau perbaiki gerbang, Jembatan Jala Pangkep, wisata Matampa, membangun Segeri Business Park, Kawasan Industri Pangkep, membangun Gedung UMKM Center, Rumah Dakwah Digital. Begini hitungan kami, nyata dan realistis," urai politisi Gerindra ini.

Mengenai keluhan adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tetapi mampu secara ekonomi, kata Anir, disebabkan sistem informasi yang tidak transparan. Untuk itu, Anir-Lutfi bakal mengadakan sistem informasi digital di desa-desa. Di situ, warga bisa mendapatkan informasi secara terbuka.

"Ketika ada keluhan, maka masukkan informasi tersebut ke dalam sistem agar sampai ke pemerintah. Pemerintah akan membuka dan menerima secara langsung informasi tersebut, tidak melalui lurah, desa atau OPD. Tapi langsung ke bupati dan wakil bupati," pungkasnya. (*)