Wagub Paparkan Penanganan Covid-19 di Sulsel

MAKASSAR - Presiden RI Joko Widodo meminta prioritas penekanan angka Covid-19 untuk delapan provinsi, dan akan melakukan evaluasi dalam waktu 14 hari ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menggelar rapat koordinasi.

Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Daerah delapan provinsi. Antara lain DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalsel, Bali, dan Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta kepada pemerintah daerah, Kapolda, dan Pangdam, melihat lokasi zona merah per titik, bukan per kabupaten/kota.

"Pemerintah daerah, TNI, dan Polri perlu melakukan tindakan agresif penyisiran penerapan protokol kesehatan," tegasnya

"Pemda bersama Forkopimda akan menyiapkan titik pusat penyebaran, berikut rencana aksi termasuk dalam trisula," sambungnya.

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memaparkan kondisi penanggulangan Covid-19 di Sulsel. Ia menjelaskan, kondisi kasus Covid-19 telah melandai dalam bulan Juli dan Agustus, tetapi meningkat kembali dalam satu pekan terakhir.

"Peningkatan diindikasi terjadi salah satunya dengan adanya libur dan kegiatan rapat umum terbuka Pilkada," jelas Andi Sudirman Sulaiman, Senin (15/9/2020).

Inovasi program guna memutus dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Sulsel terus dilakukan. Sulsel sendiri memiliki program efektif Wisata Covid-19, untuk memisahkan pasien Covid-19 dan warga yang sehat di hotel.

Selain itu, juga meningkatkan specimen swab test dengan lab yang dimiliki, termasuk inovasi mobile PCR yang sangat mendukung, diakibatkan kondisi medan Sulsel yang berjauhan antar kabupaten/kota.

Andi Sudirman dalam kesempatan ini menyampaikan kepada pemerintah pusat dan KPU untuk terus mendukung langkah Pemerintah Sulsel dalam mengatasi Covid-19.

"Agar pemerintah pusat untuk menambah armada mobile PCR serta kami menekankan kembali kepada KPU untuk menertibkan kegiatan proses Pilkada 2020. Mematuhi protokoler kesehatan yang ketat untuk menghindari cluster pilkada," tambahnya.

Selain delapan kepala daerah, Rakor ini juga dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, Wakapolri, serta Pangdam dan Kapolda di delapan provinsi.