Pemerintah Kota Makassar dan KPU Sepakat Adendum NPHD

MAKASSAR, BUKAMATA — Menjelang pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan tanda tangan adendum Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020.

Penandatanganan NPHD ini, berlangsung di ruang kerja Wali Kota Makassar, pada Kamis (9/7/2020).

Dalam adendum tersebut, Pemerintah Kota Makassar, setempat melakukan penambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar.

Baca Juga : 

• OPD Teken Perjanjian Kinerja 2026, Munafri Tekankan Perencanaan Presisi dan Kolaborasi
• Wali Kota Munafri & Ketua TP PKK, Dampingi Wamendukbangga Tinjau Kampung KB dan Program Gizi di Makassar
• Percepatan RPJMD Makassar 2025–2029, Pemkot Makassar Mulai Panaskan Mesin Pembangunan 2027
• Puluhan Tahun Berdiri Diatas Trotoar, Pemkot Makassar Tertibkan 19 Lapak PKL di Jalan Sultan Alauddin
• Pemkot Makassar Revitalisasi Tiga Terminal, Siapkan Transportasi Terintegrasi

Sebelumnya, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp78 miliar, sehingga total anggaran pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 sebesar Rp84 miliar.

Setelah penandatangan, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota, yang telah bersedia mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2020.

Anggaran tersebut kata dia, akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesuksesan pelaksanaan Pilwali 2020.

“Terima kasih kepada Penjabat Wali Kota Makassar. Karena mendukung penuh terlaksananya agenda pilkada ini. Walaupun pandemi corona belum berakhir. Ini kami akan gunakan semaksimal mungkin, agar bisa wewujudkan pilkada yang aman dan damai,” sebutnya.

Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, adendum ini dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan Pilkada dalam suasana Pandemi Covid-19.

Dengan demikian, anggaran Pilkada yang berasal dari hibah. Tetapi pelaksanaan percepatan penandatanganan adendum ini, memang harus segera dilaksanakan.

“Kita sebagai wilayah yang patuh akan regulasi. Bagaimanapun kita tetap beranjak dari petunjuk Pemerintah Pusat,” jelasnya.