Refleksi Hari Pancasila di Tengah Covid-19: Bangkitkan Gotong Royong, Perkuat Pangan Lokal

BUKAMATA - Dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Sepa (PB IPMAS) menggelar diskusi online, Minggu (31/5/2020).

Diskusi online yang mengusung tema 'Negara Dikepung Covid-19, Pancasila Posisi?' ini menghadirkan tiga pembicara yakni, Darman Wasolo, Muhammad Sopalatu, dan Sitti Aminah Amahoru.

Dalam pemaparannya, Sitti Aminah Amahoru menyebutkan, ada sekitar 1,7 juta orang di Indonesia yang di-PHK imbas virus corona (Covid-19), baik di sektor kantor formal maupun non formal. Hal ini tentunya sangat berdampak pada perekonomian global.

Karena bisa melumpuhkan ekonomi global, lanjut wanita yang akrab disapa Ichy ini, virus corona merupakan makhluk yang palik seksi. Untuk itu, yang menjadi fokus pemerintah saat ini bukan bantuan sosial, melainkan masalah kesehatan.

"Bansos dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu bukan solusi untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, karena akar masalah bukan orang miskin. Akar masalah kita adalah corona. Jadi yang harus pertama diperhatikan adalah kesehatan masyarakat, yang berakitan dengan tenaga medis dan alat medis, bukan BLT dan Bansos," kata tenaga ahli DPR RI ini.

Sebab kata dia, saat ini masih banyak daerah di pelosok, terutama di Wilayah Maluku, masih minim tenaga medis dan alat kesehata. "Makanya yang pertama diperahatikan adalah kesehatan, kedua tentang ekonomi menengah atau UMKM, ketiga baru BLT dan Bansos," tegasnya lagi.

Sementara itu, Pakar Hukum, Muhammad Sopalatu memandang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, syarat akan kepentingan politik.

"Jadi aturan yang dibuat ini bagaimana bisa menyelamatkan keuangan negara. Ternyata Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini nuansa politik itu kental, karena kalau menurut hukum suatu aturan harus dipertimbangkan secara matang oleh DPR," kata Muhammad Sopalatu.

Selain itu menurutnya, ketika pancasila dikaitkan dengan pandemi Covid-19, semua lapisan masyarakat harus menerapkan nilai-nilai pancasila, bukan hanya pemerintah. Meski begitu, pemerintah punya peran besar untuk memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan.

"Pertama yang diperhatikan prinsip kedaulatan dalam ekonomi, politik, sosial hukum, indentitas budaya, dll. Kedaulatan ekonomi sekarang gimana, nah ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjaga ketahanan ekonomi," ujar Muhammad Sopalatu.

"Misalnya masyarakat yang berada di perkampungan, sebaiknya kembali ke kebun untuk bercocok tanam, itu lebik baik, ketimbang harus menunggu dan ribut soal BLT. Belajarlah untuk menghindari paradigma konsumtif, tapi produktif. Kita harus tetap produktif di tengah situasi seperti saat ini," sambungnya.

Senada, politikus Darman Wasolo menilai, masyarakat harus kembali memperkuat pangan lokal, dengan harapan bisa menyambung hidup tanpa harus ribut dengan BLT dan Bansos. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 ini berakhir.

"Kita harus persiapkan segala kebutuhan, dengan cara perkuat pangan lokal. Apalagi itu bukan hal baru bagi masyarakat di desa, yang notabene petani. Hentikan saling membuli, saling menyalahkan. Saat ini kita harus bertanggung jawab, harus bersikap agar kemungkinan terburuk bisa kita hindari bersama dengan perkuat pangan lokal," kata politikus Partai Hanura ini.

Dia juga memandang, sejak pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, seharus pemerintah betul-betul hadir di tengah masyarakat tanpa memandang kasta ekonomi dan sosial, bukan hanya sekedar memberikan bansos kepada masyarakat.

"Bansos itu sebetulanya program tahunan yang memang janji politik, termasuk PKH dan dana desa, tanpa pandemi ini, sudah pasti akan turun ke masyarakat," katanya.

"Tidak heran banyak kalangan yang menilai bahwa upaya pemerintah saat ini masih kata-kata manis. Seharusnya keterbatasan tersebut, pemerintah harus dengan berani mengatakan tidak mampu lagi mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai pancasila seperti kesatuan dan gotong royong akan semakin kuat. Pasti masyarakat bersama-sama akan membantu pemerintah," tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum PB Ipmas, Ajit Tuharea menilai, kelahiran pancasila secara history adalah kelahiran jati diri bangsa Indonesia. Namun di tengah pandemi Covid-19, pancasila kehilangan fungsi dan identitas.

"Mewakili masyarakat Maluku terutama masyarakat Maluku Tengah, PB Ipmas sangat mengharapkan kualitas Tim Gugus dalam melindungi segenap tumpah darah masyarakatnya. Didikan tentang uang dan sembako bukanlah didikan keadilan, melainkan mendistribusikan mental kolonial pada situasi pandemi," ucap Ajit.

"Salah satu poinya adalah berdaulat secara pangan, berdaulat secara ekonomi maupun politik. Bukan menyebar kepanikan, karena berita pandemi yang diruncing begitu tajam, justru menjadi alat yang membunuh, selain mampu membunuh struktur ekonmi masyarakat," tambahnya.

Selain itu, kata dia, PB Ipmas sangat mendorong persoalan melawan Covid-19, diantaranya terkait keadilan kesehatan, keadilan politik dan keadilan ekonomi.

"Pemerintah harus banyak berfikir soal kemanusiaan yang beradab di tengah kepungan pandemi. Hentikan segala pencitraan. Yang perlu ditindaklanjuti adalah keadilan seutuhnya untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin," pungkasnya.