Sulsel Rangking 3, IDI Makassar Minta Penerapan Herd Immunity Dikaji Matang

MAKASSAR, BUKAMATA - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) harus mengevaluasi kebijakan new normal life yang sudah dirancang Pemprov dan Pemkot Makassar. Harapan itu diungkap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar.

Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin memapar data. Provinsi ini kelihatan belum bisa melepaskan jerat COVID-19. Buktinya, posisi Sulsel secara nasional untuk kasus baru per Sabtu, 30 Mei 2020, hari ini, sudah berada di posisi 3. Ada 42 kasus baru yang dilaporkan dari Sulsel sesuai data Gugus Tugas Nasional COVID19.

Sementara Jawa Timur berada di posisi paling atas kasus baru yaitu 199 kasus, disusul DKI Jakarta dengan 101 kasus dan Sulawesi Selatan dengan 42 kasus. Jawa Barat dan Jawa Tengah terlihat sangat sukses menekan temuan kasus baru. Kedua provinsi dengan penduduk besar ini hanya dilaporkan masing-masing 20 dan 16 kasus baru.

Dokter Yudi bilang, jumlah kasus virus Corona COVID-19 di Indonesia sendiri terus meningkat. Hingga Sabtu (30/5/2020), akumulasi kasus positif telah mencapai 25.773 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh telah mencapai 7.015 dan yang meninggal menjadi 1.573.

"Selain harus ada vaksin, Pemkot juga harus mempersiapkan dulu aturan jelas, biar masyarakat tidak gagal paham. Misalnya apa protap kesehatan jika di mal, pasar, sekolah, kampus atau tempat terbuka seperti anjungan Losari," ungkap pria akrab disapa Dokter Koboi ini.

New normal Life kata dia, harus diikuti fakta ilmiah grafik menurun penderita Covid. "Ini sekarang Sulsel sudah urutan ke tiga," tegasnya.

Penerapan sekolah atau masuk kampus imbuh dr Yudi, perlu diatur agar meminimalkan peluang terpapar corona. Caranya, dengan mewajibkan dosen, guru, mahasiswa atau siswa sebelum sekolah atau kuliah, harus tes swab disertai surat bebas Covid dan di-physical distancing harus ada dengan mengurangi jumlah dalam kelas selain masker wajib dipakai.

"Di mal pun demikian, harus dites dulu pengunjung bisa dengan test cepat molekuler yang lebih cepat dan akurat , atau swab," ungkapnya.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lanjut dr Yudi, perlu mencolek Pj Wali Kota, yang akhir-akhir ini sering membuat kebijakan yang kurang sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Selain itu lanjut dr Yudi, kebijakan itu bertentangan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

"Saat ini, pemerintah pusat sedang mengampanyekan kenormalan baru atau new normal untuk menggerakan roda perekonomian. Namun, kenormalan baru itu bukan berarti kembali ke semula. Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan aturan yang jelas, dan mengikuti fase yang disiapkan termasuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak serta sarana penunjang lainnya untuk upaya preventif," jelasnya.

Dokter Yudi berharap, jangan sampai Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati, bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Dan juga bertentangan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sudah menegur Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf yang dinilai serampangan mengeluarkan kebijakan. Nurdin mengacu kepada aturan pemerintah pusat yang masih melarang pusat keramaian seperti mal untuk buka.

Dokter Yudi menambah, dokter tidak pernah lelah untuk selalu ada buat masyarakat. Sebab itu kata dia, merupakan sumpah dokter. Selama ini lanjut dia, kesannya IDI Makassar banyak memprotes kebijakan pemerintah, bukan karena punya agenda lain, namun semata agar meminimalkan korban berjatuhan dampak dari kebijakan pemerintah yang buat ambigu masyarakat.

"Tolong dicatat, kami dokter rela bertaruh nyawa demi raga yang lain dengan kondisi apapun, termasuk keterbatasan APD. Sampai rela ngekos di rumah sakit sekian lama tidak berjumpa dengan keluarga, karena menjalankan tugas menolong pasien yang terpapar Covid-19, di mana grafiknya makin naik," pungkas dr Yudi.