Teken MoU dengan Kejati Sulsel, Pemkot Makassar Amankan 2 Aset Pulau

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, melakukan Momerandum Of Understanding (MoU).

MoU tersebut terkait pengamanan dua aset yang dimiliki Pemkot Makassar yakni Pulau Lae-lae dan Pulau Kayangan.

Kedua pulau tersebut dinilai sangat potensial bagi masa depan Kota Makassar khususnya dari sektor ekonomi.

Baca Juga : 

• OPD Teken Perjanjian Kinerja 2026, Munafri Tekankan Perencanaan Presisi dan Kolaborasi
• Wali Kota Munafri & Ketua TP PKK, Dampingi Wamendukbangga Tinjau Kampung KB dan Program Gizi di Makassar
• Percepatan RPJMD Makassar 2025–2029, Pemkot Makassar Mulai Panaskan Mesin Pembangunan 2027
• Puluhan Tahun Berdiri Diatas Trotoar, Pemkot Makassar Tertibkan 19 Lapak PKL di Jalan Sultan Alauddin
• Pemkot Makassar Revitalisasi Tiga Terminal, Siapkan Transportasi Terintegrasi

“Yang petama ini adalah bagian komitmen pak kejati mensupport Pemerintahan kita di dalam penanganan aset. Ini merupakan sebuah prestasi yang selama ini Kota Makassar torehkan. Dalam hal ini Kejati sangat membantu,” kata Penjabat Wali Kota Makassar, Prof. Yusran Jusuf, Kamis (27/5/2020).

Ia menjelaskan, dua pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga kota Makassar.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar menambahkan, kerjasama ini juga banyak dibantu oleh jaksa negara penertiban aset.

“Kita minta kepada Pak Wali untuk segera dikuasa khususkan. Dengan harapan dua pulau ini bisa dikelola dengan baik dan bisa menaikkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Pengelolaan ini pula kedepannya diharapkan juga harus bersinergitas dengan pihak GMTD, Pelindo dan CPI. Selain itu, kata Firdaus, dua pulau ini akan juga menjadi tempat bahari dan wisata konservatif.