Solusi JK: Rp100 Triliun untuk Rakyat, Maka Roda Perekonomian Bergerak

BUKAMATA - Meski tidak lagi menjabat Wakil Presiden, namun HM Jusuf Kalla tetap tak tinggal diam menghadapi pandemi Covid-19. Selain aktif menyalurkan bantuan lewat Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), pria Bugis yang akrab disapa JK itu, juga tak hentinya menyumbangkan pikirannya, bagaimana memutus mata rantai Covid-19, namun tetap menjaga ekonomi bangsa.

Dalam tulisannya di Kompas, edisi Sabtu, 9 Mei 2020, JK rentetan krisis kesehatan berlanjut ke tahapan krisis ekonomi, dan dalam sejarah dunia melebihi resesi tahun 1929.

Dalam krisis seperti ini, JK melihat, prioritas bantuan seharusnya diarahkan ke masyarakat tak mampu dan korban PHK. Kepada mereka, bantuan lansung tunai (BLT) adalah program yang paling cepat dan mudah, dibanding memberi paket berkantong lantaran memakan waktu, lebih lambat. Selain itu juga ebih mahal, karena harus dipaketkan lebih dulu sebelum didistribusikan.

Di sisi lain kata dia, belum tentu sesuai kebutuhan penerima manfaat.

“Buktinya, memunculkan protes beberapa pejabat daerah. Saat masyarakat serba sulit, bantuan perlu disederhanakan dan tiba lebih cepat ke tangan penerima manfaat,” ulas JK.

Pengusaha yang 10 tahun menjadi Wakil Presiden ini memberi contoh, pada 2005 Indonesia memiliki pengalaman menyalurkan BLT menyusul kenaikan harga BBM hingga 126 persen. Dengan memanfaatkan jaringan BRI dan Kantor Pos, ditunjang data BKKBN, hanya butuh waktu sebulan untuk menyalurkan BLT sekalipun Bank Dunia mensyaratkan waktu 11 bulan.

Sekarang ini lanjut JK, jika 25 persen penduduk Indonesia mengalami kesulitan atau sekitar 65 juta jiwa, sekitar 16 juta KK diberi BLT Rp1 juta per KK perbulan selama enam bulan, dibutuhkan dana Rp96 triliun.

Nah, kalau saja pemerintah mengucurkan dana Rp100 triliun kata dia, tentu akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian. Dana juga akan mengalir kembali ke industri perbankan. Sementara usaha UMKM yang kehabisan modal, perlu bantuan karena menyangkut pengusaha kecil dan menengah.

“Sebaliknya membantu para pengusaha termasuk pengusaha besar yang sebagian pemiliknya sudah mengungsi ke Singapura karena takut virus, tak akan efektif selama penyebabnya, yaitu virus corona tidak diselesaikan,” bebernya.

Jadi, stimulan pajak kata dia, tentu mengurangi  beban. Tetapi dengan hampir semua usaha mengalami kesulitan,  dipastikan penerimaan pajak akan  turun drastis. Kebijakan ekonomi yang diambil harus dengan komitmen tinggi tak akan dilakukan bail out di perbankan. Itu melanggar UU Tahun 2016 tentang penanganan krisis keuangan yang berpotensi manipulatif seperti BLBI tahun 1998.

 Menkeu dan BI kata JK, telah dengan serius berusaha karena krisis pasti menurunkan penerimaan pemerintah. Di lain pihak, pengeluaran naik sehingga defisit membesar. Ujungnya, utang pemerintah bertambah.

"Karena itu, prisip melawan pandemi adalah selesaikan penyebabnya," tegasnya.