Aswad Syam
Aswad Syam

Minggu, 10 Mei 2020 18:36

Begini Ramalan Masa Depan Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Covid-19 benar-benar telah memeloroti pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Mahluk terkecil itu, telah menumbangkan ekonomi banyak negara-negara besar. Bagaimana dengan Indonesia?

BUKAMATA - Narasi Institute, kembali menggelar serial diskusi online via aplikasi Zoom. Kali ini, temanya, "Meramal Masa Depan Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19". Menghadirkan dua narasumber, Prof Didin S Damanhuri (Pendiri Indef dan Guru Besar FEM IPB), serta Eddy Soeparno (Ketua Komisi VII DPR RI dan pengusaha).

Dalam diskusi yang dipandu Fouder Narasi Institute dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat, juga menghadirkan Ekonom Senior, Fadhil Hasan.

Pada kesempatan itu, Prof Didin S Damanhuri, mengemukakan, dari sekian referensi ada beeberapa pandangan tentang Covid-19. Yaitu, tidak pesimis, berat, dan sangat berat. Tetapi setelah diumumkan target pertumbuhan ekonomi negara-negara di Dunia, Indonesia sekitar 4 persen, China positif. Tapi kenyataannya, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen, sementara China minus 5,8 persen.

Uni Eropa kata Prof Didin juga minus. "Jadi saya kira dengan rilis seperti itu, keadaan yang bilang tidak terlalu pesimis hilang. Keadaan yang dihadapi sekarang ini adalah berat dan sangat berat," tuturnya.

Prof Didin mengatakan, sempat menulis itu di dalam sebuah media, bahwa sejak awal dia memperkirakan ekonomi saat Covid-19 berada di kondisi berat dan sangat berat.

"Beberapa lembaga riset nasional, baik itu Bank Indonesia maupun Indef mengatakan, kira-kira kalau berat, kita yang di Indonesia 2,97 persen, lockdownnya baru Maret, sedang China yang sudah mulai kira-kira Februari. Kita akan mengalami ke arah hampir nol dan minus itu di semester dua nanti," sebutnya.


Menurutnya, secara year on year (YoY) keseluruhan akan minus. Yang agak optimis kata dia adalah Indef. Itu pun di angka minus 0,4 persen. Ada yang lebih pesimis lagi sampai minus 2 persen.

Prof Didin mengungkap, ramalan IMF mengatakan karena great lockdown akan mengakibatkan great depression, Bank Dunia memprediksi kita akan meninggalkan 2020 dengan depresi besar.

"Karena itu, kalau saya merefer pada filsafat ilmu pengetahuan dengan New Normal-nya, Normal Baru itu karena kita ada realitas baru. Ada New reality, jadi hak empiris ekonomi, latar belakangnya karena ada kritis teori. Tapi kritis teori ini dihantar realitas baru. Realitas barunya, kita mengalami lock down. Jadi sekitar 30 persen dari 3,7 miliar penduduk dunia ada di rumah. Jadi produksi turun drastis," terangnya.

Berikutnya kata dia, sektor konsumsi dan transportasi juga terdampak sangat besar. Realitas bari itu kata dia, dibuyarkan seketika oleh lockdown.

Kemudian penerbangan laut udara dan darat, pergerakan orang barang dan jasa dan sebagianya juga terdampak. Realitas baru ini sambung dia, menyeruak juga masalah empiris.

"Ternyata globalisasi yang merupakan realitas lama, menyeruak fenomena globaliasasi yang sudah disrupsi perang dagang, terutama antara Amerika Serikat dan China. Diikuti Eropa, Kanada, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya," cetusnya.

Realitas baru akibat dari globalisasi kata dia adalah ketidakadilan. Prof Didin mengutip dari Oxfam, ada 2.135 orang superkaya dunia yang sama kekayaannya dengan 60 persen penduduk dunia yang paling miskin.

Di tingkat nasional kata dia, juga sudah sering diungkap, 1 persen penduduk menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Dan 10 persen menguasai 75,3 persen kekayaan nasional.

Ketidakadilan global inilah kata dia, yang merupakan dampak dari globalisasi. Dan ini menimbulkan perubahan iklim dengan segala dampaknya pada ekonomi. "Dan yang paling dirugikan adalah negara-negara miskin, termasuk Indonesia. Dan yang paling diuntungkan negara yang siap dengan teknologi, finance, dan sumber daya intelektual. Itu ada di negara maju," terangnya.

Ke depan kata dia, revisi undang-undang pasar modal adalah keniscayaan, karena sudah menjadi kebutuhan. Selain itu, kesehatan sekarang ini membutuhkan UMKM. Karena UMKM-lah yang banyak memproduksi alat-alat kesehatan, baik APD, maupun masker.
"Alokasi pemerintah sekitar Rp400,1 triliun itu ke UMKM. Kita membutuhkan kemandirian, khususnya di ekonomi kesehatan dan kebutuhan pokok," terangnya.

Hampir seluru dunia kata dia, termasuk di negara-negara maju, hanya UMKM yang punya kelincahan untuk tetap berproduksi pada masa lockdown ini.

Dalam masa ekonomi New Normal, Indonesia kata Prof Didin, masih akan menggantungkan kepada UMKM. Produksi kesehatan, sembako, itu akan menjadi tuntutan, bahwa kita tidak bisa lagi kalau tidak mandiri. To be or not to be bagi ekonomi nasional.

"Sekarang saja, ancaman krisis pangan menurut Presiden Jokowi, bahwa stok pangan hanya akan sampai pada Mei atau Juli. Akan mencetak sawah baru, tapi karena negara lain tidak membutuhkan beras, maka tuntutannya tidak lain hanya kemandirian ekonomi nasional," terangnya.

Terakhir kata dia, ekonomi normalitas baru ini ditandai sinyal-sinyal yang bersifat religiusitas. Di Amerika kata dia, ada orang anonim menyumbangkan hartanya untuk para dokter dan tenaga kesehatan sebesar USD1000 triliun dan dia tidak mau memberitahukan namanya.

"Modal sosial yang istilahnya Taawun atau tolong menolong, mensinyalkan kebangkitan atau kebutuhan. Ujungnya, kita akan menjadi sosialis. Peranan negara ini saya kira, asal jangan totaliarisme, adalah ciri baru di dunia pasca Covid. Bukan semata-mata sosialis, tapi juga dengan ciri religius," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, PSBB secara otomatis menghentikan roda perekonomian. Ekonomi kata dia, jalan kalau kita melihat pergerakan masyarakat.

"Makanya ekonomi kita saat ini disebut ekonomi isolasi. Akibatnya, banyak pegawai dirumahkan. Atau bahkan sudah di-PHK sama sekali. Data dari Kemnaker, ada 2,6 juta pekerja sudah dirumahkan dan di-PHK. Teman-teman Kadin mengatakan, angka itu berubah dan berubahnya cepat," ungkapnya.

Eddy berkaca ketika pertama kali pemerintah mengumumkan kondisi pandemi, 5 Maret 2020 lalu sampai hari ini, dampaknya sangat instan terhadap kondisi pekerja kita. Tidak terkecuali sektor informal yang jadi penopang ekonomi nasional.

"Lagipula, sekarang ini banyak yang mudik dari awal. Kalau pekerja itu biasanya mudik membawa apa-apa misalnya membawa uang, sekarang ini, tidak membawa apa-apa. Tidak bisa bekerja. Sehingga bisa membawa beban tambahan bagi daerah itu," terangnya.

Pailit kata dia sudah sangat massif meski belum merata. Ada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, di berbagai negara itu mengalami pailit. Pesawat terbang lanjut Eddy, banyak diparkir. Bahkan banyak pesawat yang kesulitan mencari tempat parkir.

"Singapore Airlines saja harus menyewa tempat parkir di Australia, karena kapasitas bandara Changi untuk parkir, tidak mencukupi," ungkapnya.

Begitu pula, sektor transportasi, retail, tekstil, pakaian jadi dan sektor otomotif.

"Dan PHK itu sebelas dua belas dengan kepailitan. Sekarang kita lihat, bahwa sudah ada restrukturisasi pinjaman di perbankan. NIM perbankan akan turun. Kualitas kredit akan memburuk," ungkapnya.

Kita kata Eddy, harus mewaspadai perusahaan BUMN, khususnya yang bergerak sektor infrastruktur. Dan bank yang membiayainya. Misalnya, jalan tol Jawa yang sudah tersambung secara penuh. Namun, hanya hari-hari libur saja banyak dilewati. Bahkan, di hari-hari akhir pekan saja, relatif tidak padat.

Selain itu, di Jawa Barat kata Eddy, ada proyek bandara Kertajati. Itu kata dia adalah proyek mati suri. Itu dibiayai bank.

Belum lagi, Garuda Indonesia punya utang USD7,5 triliun yang akan jatuh tempo bulan depan. "Ini perlu restrukturisasi. Jadi ini dampaknya sudah sangat besar," ungkapnya.

Pemerintah lanjut dia, dengan paket stimulus, Rp405 triliun atau 2,5 persen dari PDB kita, tidak sebanding dengan stimulus negara tetangga yang mencapai 10-12 persen. Teman-teman Kadin kata dia bilang, Rp405 triliun itu belum cukup. Minimal stimulus harus 10 persen dari PDB, atau sekitar Rp1.600 triliun.

"Per hari ini, kita sudah melihat dampak corona virus yang sudah melanda kita, ekonomi berhenti secara total, dan pemerintah sudah mengantisipasi beban ekonomi yang cukup besar, sehingga merelaksasi PSBB itu," terangnya.

Ini kata dia, harus diwaspadai. Relaksasi saran dia, jangan dulu dilakukan. Karena terlalu dini di saat kita belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang terjangkit Covid-19 ini.

Sehingga kata dia, kalau kita relaksasi sekarang banyak sekali berdasarkan asumsi. "Kita baca ada 11 orang positif Covid-19 yang terjaring saat akan menaiki pesawat. Banyak bandara yang dinyatakan terbuka dan banyak pesawat yang mengangkut penumpang. Ini tentu saja sangat berisiko terjadinya gelombang kedua penularan Covid-19," ungkapnya.

Jika itu terjadi, dampaknya kata dia secara finansial akan membebani pemerintah lebih lanjut.

Untuk penanganan pandemi, masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial harus diprioritaskan. Bahkan, kesehatan kata Eddy, harus jadi panglima. Paket stimulus untuk pengaman sosial kata dia, juga harus tepat sasaran. "Kita tidak bisa memberikan bansos secara sembarang, karena dana kita terbatas. Masalahnya adalah data. Data kita kadang amburadul. Kita berkaca pada data pemilu. Itu pasti akan menjadi penghambat penyaluran bantuan tepat sasaran," terangnya.

Kemudian paket pemulihan ekonomi nasional. Menurut Eddy, ada Rp150 triliun disiapkan untuk pemulihan ekonomi nasional dan Rp70 triliun dalam bentuk stimulus fiskal.

Penggunaannya kata dia harus hati-hati sekali. "Kita punya pengalaman kelam di masa lalu, terkait bill out atau bill ini atau bantuan dalam bentuk apapun, demi penyelamatan sektor perekonomian. Itu rawan disalahgunakan. Kita sebagai civil society harus memelototi, agar penggunaannya, transparan, targeted, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Berikutnya, pembiayaan anggaran kesehatan dan stimulus, akan memberikan utang kita secara signifikan.

Pertama kali dalam sejarah kata dia, Bank Indonesia itu membiayai defisit APBN. Ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Dia lantas memaparkan bagaimana situasi utang kita. UU Keuangan Negara, Nomor 7 Tahun 2003 kata Eddy, mensyaratkan kita untuk memaintainance, membatasi utang pemerintah tehradap PDB sebesar 60 persen. Utang pemerintah pada 2019 kata dia, sebesar Rp4.778 triliun atau 30,17 persen dari PDB. PDB kita di 2019 adalah Rp15.884 triliun. Memang kata dia, masih jauh dari angka 60 persen terhadap PDB.

"Tetapi secara psikologis, angka 30 persen sudah terlampaui. Utang kita naik drastis sejak lima tahun belakangan ini, dari rasio 24,68 tahun 2014, bahkan tahun 2012, hanya 22,99 persen. Artinya, kenaikan utang antara 2014-2019 itu totalnya Rp2.169 triliun. Dibanding lima tahun sebelumnya, kata Eddy sangat kontras. Lima tahun sebelumnya yang hanya Rp932 triliun.

"Yang perlu saya sampaikan, kenaikan utang disayangkan sekali. Karena tidak disertai kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan utang lima tahun belakangan ini, pertumbuhan ekonomi kita hanya 5 persen saja. Di banding tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan utang yang lebih sedikit," jelasnya.

Tahun sebelumnya kata Eddy, pemerintah diuntungkan dengan adanya comodity boom, di mana ada kenaikan harga komoditas yang sangat signifikan. Pendapatan negara juga sangat signifikan.

#Ekonomi Indonesia #Covid-19

Berita Populer