Redaksi
Redaksi

Jumat, 01 Mei 2020 08:46

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Ujung Covid-19 Belum Jelas, Pakar Epidemi UI Minta Jokowi Terapkan PSBB Nasional

Presiden Jokowi belum memiliki gambaran jelas, kapan Covid-19 berakhir. Karenanya, pakar FKM UI meminta Jokowi menerapkan PSBB nasional.

JAKARTA, BUKAMATA - Epidemiolog dari Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono, meminta Presiden Joko Widodo mencegah penularan Corona, dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara nasional. Ini merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi, bahwa pandemi Covid-19 ini belum diketahui kapan berakhir.

"Indonesia belum melaksanakan PSBB, yang melaksanakan Jakarta, Depok, hanya kota-kota yang melakukan, bukan Indonesia," ujar Pandu dilansir dari Detik.

Indonesia lanjut dia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kalau mengimplementasi PSBB yang benar kata dia, harusnya lingkupnya nasional. "Nggak ada pilihan lain kok. Ngapain diketeng-keteng seperti itu," sambungnya.

Jika PSBB hanya dilakukan secara regional, menurut Pandu, potensi penularan akan terus terjadi. Satu wilayah kata dia memang bisa dikendalikan, namun akan timbul penularan baru karena wilayah lainnya tidak menerapkan PSBB.

"Nanti selesai di satu wilayah, wilayah lain belum selesai. Kita kan nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Berpanjang-panjang karena di negara kesatuan masih banyak masalah di berbagai tempat. Karena kalau kita mau menyelesaikan, selesaikan lah secara nasional, walaupun nanti pelaksanaannya pembatasannya bervariasi," kata dia.

PSBB tegas Pandu, harus dilaksanakan secara ketat oleh lapisan masyarakat. Seperti pembatasan ketat yang dilakukan di lingkungan desa.

"PSBB itu harus berbasis komunitas. Karena masyarakat itu yang bisa melakukan. Misalnya dia membatasi wilayahnya, mengamati warganya. Kalau ada kerusuhan kan langsung masyarakat bikin pintu gerbang, dulu kan ada pintu gerbang. Itu semacam, jangan masuk wilayahnya tanpa diketahui. Nah itu salah satu sebenarnya. Kalau mau sukses jangka panjang itu melakukan pembatasan sosial berbasis masyarakat," tutur Pandu.

Pandu menambahkan, pelacakan secara intensif terhadap orang yang terindikasi virus Corona juga perlu dilakukan. Pandu menyebut pencegahan penularan perlu dilakukan sebelum tersebar luas.

"Jadi, selain harus melakukan pembatasan sosial, kita juga harus melakukan testing yang intensif. Jadi, kita harus mengetahui siapa saja yang terinfeksi, kita isolasi, kontak tracing-nya seperti apa. Pokoknya menghindari perluasan yang luas. Kalau sekarang kan dibiarkan menjalar ke mana-mana," sebut Pandu.

Pandu kembali menegaskan PSBB tidak bisa dilakukan hanya di beberapa daerah. Penularan, sebut dia, tak akan bisa dicegah jika tidak ada pembatasan secara nasional.

"Nanti kalau kita hanya pembatasan sosialnya hanya Jakarta, Bandung, Depok, Tangerang, Surabaya, hanya beberapa kota di Jawa dan di luar Jawa, itu mungkin di daerah itu akan ada efek penurunan. Tapi daerah lainnya tetap ada peningkatan, tetap ada kasus. Nanti dia pindah lagi, kayak tek-tok aja, kayak main ping-pong," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan, belum ada kepastian kapan virus Corona (COVID-19) benar-benar berakhir. Jokowi menyinggung beberapa negara maju yang awalnya menyatakan pulih, tapi kini mengalami gelombang kedua wabah COVID-19.

"Kita butuh kecepatan untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Memang belum ada kepastian kapan ini akan berakhir. Setiap ahli memiliki hitungan-hitungan yang berbeda mengenai pandemi COVID-19. Beberapa negara maju yang awalnya menyatakan sudah recover, sudah pulih, justru mengalami gelombang yang kedua," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 30 April 2020 kemarin.

#Presiden Jokowi #Pemberlakuan PSBB