Prihatin, Golkar Sebut Tindakan Pemprov Sulsel Tangani Covid-19 Tak Jelas

MAKASSAR - Jumlah pasien positif Covid-19 di Sulsel semakin melonjak secara signifikan. Per hari ini, Jumat (10/4/2020), ada penambahan sebanyak 29 kasus baru. Total sudah ada 167 pasien positif virus corona di Sulsel.

Angka positif virus corona di Sulsel pun saat ini menembus peringkat kelima secara nasional setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

Fakta tersebut membuat DPD I Partai Golkar Sulsel menyatakan keprihatinannya terhadap langkah dan tindakan yang diambil Pemprov Sulsel atau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel.

Ketua Pokja Gugus Tugas Covid-19 DPD I Golkar Sulsel, M Arfandy Idris menyebut jika langkah penanganan Covid-19 oleh tim gugus tugas yang dipimpin Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

Hal ini, kata dia, terlihat dari jumlah pasien positif di Sulsel yang semakin melonjak. Sulsel pun saat ini sudah masuk kategori zona merah setelah menjadi provinsi tertinggi penyebaran Covid-19 di luar Pulau Jawa.

"Disisi lain, Pemprov Sulsel hanya mengeluarkan imbauan demi imbauan. Namun tindakan nyata pemerintah dipandang tidak pernah jelas tentang apa yang sedang dan telah dilakukan," kata Arfandy dalam keterangan tertulis yang diterima Bukamatanews.id, Jumat (10/4/2020).

Padahal, katanya, seharusnya Pemprov Sulsel tak memiliki hambatan berarti untuk bertindak lebih dari sekadar imbauan tersebut. Sebab sudah ada dana APBD Sulsel 2020 yang siap digelontorkan sebesar Rp500 miliar guna penanganan Covid-19 ini.

Ketersediaan anggaran tersebut, menurut Arfandy, sangat bertolak belakang dengan keluhan setiap hari dari dokter, paramedis maupun rumah sakit yang mengaku masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD).

"Makanya kami dari Gugus Tugas Golkar Sulsel Peduli Covid-19 menginginkan peran gugus tugas provinsi lebih nyata, lebih terukur, dan dirasakan pengaruhnya oleh warga Sulsel dalam hal penanganan Covid-19 ini," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Arfandy, pihaknya mendesak Pemprov Sulsel atau tim gugus tugas provinsi untuk melakukan beberapa langkah konkret. Diantaranya segera melakukan pengadaan APD untuk dokter, paramedis dan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.

"Selain itu, tim gugus tugas yang dipimpin oleh gubernur dan para kepala daerah harus transparan dan akuntabel dalam hal program apa yang direncanakan, apa saja target dan prioritasnya, apa yang akan dan telah dikerjakan, serta masalah apa saja yang telah ditangani atau diselesaikan," tambah Arfandy.

Menurut Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sulsel itu, tim gugus tugas juga harus mampu meyakinankan warga Sulsel bahwa dengan anggaran sebesar Rp500 miliar itu mereka mampu dan siap menyelamatkan nyawa masyarakat dari ancaman wabah Covid-19 tersebut.

"Gubernur Sulsel juga kita minta tetap dalam koridor kebijakan Presiden Joko Widodo dalam protokol penanganan Covid-19. Tidak perlu mengambil kebijakan sendiri yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional," demikian Arfandy.