Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Konsekuensinya, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat harus memiliki dasar aturan yang jelas. Mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, investasi, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari regulasi. Namun, muncul persoalan yang semakin sering dirasakan masyarakat dimana aturan semakin banyak, tetapi kepastian hukum justru terasa semakin sulit ditemukan.
Di satu sisi, negara memang membutuhkan regulasi untuk mengatur kehidupan bersama. Tanpa aturan, kekuasaan dapat berjalan tanpa batas dan masyarakat kehilangan perlindungan hukum. Tetapi di sisi lain, terlalu banyak aturan yang tumpang tindih, berubah-ubah, dan sulit dipahami dapat menciptakan persoalan baru.
Hukum yang seharusnya memberikan kepastian justru dapat menjadi sumber ketidakpastian.
Dalam konsep negara hukum (rechtsstaat), hukum memiliki fungsi utama sebagai pedoman bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan setiap warga negara memiliki hak memperoleh perlindungan hukum.
Namun, prinsip negara hukum tidak hanya berbicara mengenai banyaknya aturan. Negara hukum membutuhkan hukum yang berkualitas secara jelas, konsisten, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan.
Persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya fenomena hiper regulasi, yaitu kondisi ketika terlalu banyak peraturan dibuat untuk mengatur berbagai persoalan. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha sering menghadapi kesulitan untuk mengetahui aturan mana yang sebenarnya berlaku. Tidak jarang satu bidang diatur oleh banyak regulasi dari berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga aturan teknis lainnya. Ketika aturan tersebut tidak selaras, muncul kebingungan dalam penerapan.
Bagi masyarakat biasa, persoalan ini bukan sekadar masalah teori hukum. Ketidakjelasan aturan dapat berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Orang dapat ragu mengambil keputusan karena takut melanggar ketentuan yang tidak mereka pahami.
Bagi dunia usaha, ketidakpastian regulasi juga menjadi hambatan besar. Investor membutuhkan kepastian mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi hukum sebelum mengambil keputusan. Jika aturan sering berubah atau berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka biaya kepatuhan menjadi semakin besar. Padahal salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan kepastian.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebenarnya telah mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan regulasi yang baik.
Pembentukan peraturan tidak seharusnya hanya mengejar jumlah aturan, tetapi harus memperhatikan kualitas, harmonisasi, dan kebutuhan masyarakat. Masalah lain yang sering muncul adalah perubahan regulasi yang terlalu cepat. Dalam beberapa sektor, aturan dapat berubah sebelum masyarakat benar-benar memahami dan melaksanakan aturan sebelumnya.
Perubahan memang diperlukan karena hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Namun perubahan yang terlalu sering tanpa masa transisi yang jelas dapat mengganggu stabilitas hukum. Masyarakat membutuhkan hukum yang adaptif, tetapi juga membutuhkan hukum yang dapat diprediksi. Selain itu, persoalan tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga menjadi penyebab lemahnya kepastian hukum. Satu persoalan kadang memiliki aturan dari beberapa institusi yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda.
Akibatnya, masyarakat sering menghadapi situasi di mana satu aturan memberikan izin, sementara aturan lain membatasi. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan fungsi sebagai pedoman yang memberikan arah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum Indonesia bukan hanya kekurangan regulasi, tetapi juga bagaimana mengelola regulasi yang sudah ada.
Negara perlu melakukan penyederhanaan hukum secara berkelanjutan. Regulasi yang sudah tidak relevan harus dievaluasi. Aturan yang tumpang tindih harus diselaraskan. Pembentukan aturan baru harus benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar respons terhadap persoalan sesaat.
Selain pemerintah, lembaga pembentuk peraturan seperti DPR juga memiliki peran penting. Proses legislasi harus memperhatikan kualitas norma, bukan hanya kecepatan pengesahan. Undang-undang yang baik bukan yang paling banyak jumlahnya, tetapi yang mampu memberikan solusi dan perlindungan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pembentukan hukum. Partisipasi publik bukan hanya untuk memenuhi prosedur demokrasi, tetapi agar aturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Negara hukum bukan negara yang memiliki ribuan aturan, melainkan negara yang memiliki aturan yang jelas dan dipercaya masyarakat. Peraturan yang terlalu banyak tanpa koordinasi hanya akan menciptakan masyarakat yang takut terhadap hukum, bukan masyarakat yang memahami dan menghormati hukum.
Karena tujuan utama hukum bukan membuat kehidupan menjadi semakin rumit, tetapi memberikan kepastian, keadilan, dan ketertiban. Hukum yang baik bukanlah hukum yang paling banyak mengatur, melainkan hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi setiap orang.
Editor : Redaksi
