Pendidikan sejatinya adalah pilar utama penyokong peradaban guna mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Namun, apa gunanya jika platform digital kementrian memamerkan indikator warna biru yang serba bagus, sementara gairah kompetisi di dalam ruang kelas justru perlahan layu?
Langkah berani pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 mempertegas arah baru evaluasi makro kita: mengucapkan selamat tinggal pada Ujian Nasional (UN) dan menyambut penuh sistem Asesmen Nasional (AN). Berbeda dengan UN yang menilai capaian individu, AN memotret ekosistem secara agregat lewat platform Rapor Pendidikan. Niatnya mulia, namun transisi radikal ini menyisakan dialektika pahit antara keindahan regulasi tertulis dan tamparan realitas empiris di lapangan.
Tiga Kerikil Tajam di Jalur Birokrasi
Alih-alih menjadii instrument evaluasi yang relevan untuk perbaikan mutu, implementasi AN saat ini justru terjebak dalam perangkap kepatuhan formalitas belaka. Berdasarkan realitas di akar rumput, ada tiga faktor determinan yang mengaburkan esensi kebijakan ini:
Ketimpangan Fasilitas: Regulasi dibuat dengan asumsi bahwa semua sekolah siap dengan infrastruktur teknologi yang sama. Nyatanya, saat sekolah di kota besar mulus berselancar secara daring dan fasilitas perangkat keras yang memadai, sekolah di daerah pelosok atau wilayah 3 T harus bertaruh nasib dengan listrik yang sering padam dan sinyal internet yang timbul-tenggelam.
Kecemasan Administrasi Baru: Karena hasil skor AN dikalkulasi menjadi rapor sekolah dengan indikator warna (merah hingga biru), banyak kepala sekolah mengalami bias kecemasan baru. Sekolah mengkhawatirkan label “merah” dari dinas pendidikan, sehingga mereka menciptakan kebijakan lokal berupa “Bimbel AKM Dadakan” untuk melatih siswa menghafal pola soal. Esensi kemampuan bernalar yang alami akhirnya kembali direduksi menjadi sekedar kosmetik administrasi.
Distorsi Informasi jalur Birokrasi: Pesan baik dari pusat sering kali bergeser makna saat melewati jalur birokrasi yang panjang, dari kementrian, dinas, pengawas, hingga sampai ke kepala sekolah dan guru. Guru di kelas akhirnya menangkap aturan ini bukan sebagai panduan memperbaiki cara mengajar, melainkan hanya sebagai tambahan beban laporan administrasi saja.
Ketika fokus sekolah bergeser sekedar mengejar warna rapor, dampak yang paling mengkhawatirkan justru menyerang psikologis peserta didik. Harus kita akui secara jujur, ujian standar tetap memiliki urgensi esensi bagi peserta didik sebagai parameter pembanding capaian anak.
Ketika siswa menyadari bahwa kepesertaan AN hanya bersifat acak (sampling), tidak mempengaruhi nilai pribadi, tidak berpengaruh kepada kelulusan, dan justru sekolah yang was-was dengan warna capian rapor sekolah, pada akhirnya banyak sekolah cenderung meluluskan otomatis peserta didiknya, disinilah terjadi degradasi motivasi belajar yang signifikan.
Siswa cenderung menganggap remeh proses pembelajaran karena hilangnya target tantangan akademis yang jelas di akhir masa sekolah. Orientasi belajar bergeser dari perjuangan menguasai ilmu pengetahuan menjadi sekedar formalitas kehadiran harian. Risiko besarnya, niat baik memperbaiki sistem makro lewat regulasi Permendikdasmen Nomor 9 tahun 2026 ini berisiko mengorbankan iklim kerja jeras dan daya juang akademis (academic resilience) generasi muda akibat ketiadaan sistem evaluasi sumatif kelas yang berstandar kokoh.
Mengembangkan Esensi Asesmen
Data melimpah di platform Rapor Pendidikan akan menjadi tumpukan informasi digital yang sia-sia jika kompetensi guru belum disinkronkan untuk memanfaatkannya. Guna menyelamatkan Akuntabilitas mutu lulusan, arah pengelolaan sekolah harus dikembangkan pada prinsip restorasi yang sejati:
Redefinisi Mutu Pendidikan: Mutu yang sejati tidak boleh diukur dari pemenuhan aspek kosmetik administrasi formalitas semata. Lulusan yang berkualitas harus mencakup keseimbangan utuh antara aspek kognitif (penalaran), psikomotorik (keterampilan), serta afektif yang Berbasis pada karakter, moral, dan nilai spiritualitas.
Transformasi Metode Pembelajaran: Guru harus berani beralih dari pengajaran konvensional yang didominasi ceramah dan hafalan. Kemampuan literasi dan numerasi hanya bisa didongkrak jika guru menerapkan strategi pembelajaran partisipatif atau inkuiri, di mana siswa ditempatkan sebagai subjek aktif.
Integritas dan Tata Kelola: kepala sekolah harus memiliki komitmen kepemimpinan yang berintegritas. Nilai merah pada Rapor Pendidikan harus diterima secara jujur sebagai peta diagnosis awal untuk mebenahi Manajemen kurikulum, bukan ditutupi atau dimanipulasi demi gengsi jabatan.
Asesmen Nasional adalah langkah reformasi yang progresif untuk memetakan ekosistem sekolah secara utuh. Namun, sekarang pemerintah dan satuan pendidikan harus menjawab tantangan besarnya: apakah kita hanya ingin sibuk bermain cantik demi mengejar “wana biru” di atas kertas, atau mulai serius melakukan transformasi mutu belajar yang substansial di dalam ruang kelas? Jangan sampai demi keindahan angka di platform digital, kita membiarkan api juang belajar di dalam diri anak-anak kita padam perlahan.
Wassalam
Editor : Redaksi
