110 Mitra SRC Makassar Kenali Layanan Digital Telkomsel untuk Tambah Peluang Usaha
19 November 2026 20:51
Bareskrim menggelar perkara dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, melibatkan Kompolnas sebelum ekspose bersama Kejagung.
Susatyo menegaskan, penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Proses hukum juga berjalan melalui mekanisme etik kepolisian. Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Aktivitas penyadapan itu juga diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Ekspose bersama Kejaksaan Agung pada Jumat mendatang menjadi tahapan lanjutan untuk membahas hasil penyidikan dan konstruksi perkara sebelum proses hukum bergerak ke tahap berikutnya.
19 November 2026 20:51
19 November 2026 19:30
19 November 2026 18:55