Redaksi : Kamis, 19 November 2026 16:52
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Penanganan kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahapan penting. Bareskrim Polri menggelar perkara pada Kamis (19/11/2026), sebelum membawa hasil penyidikan tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diekspose pada Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara dilakukan untuk membahas perkembangan penyidikan, termasuk fakta dan bukti baru yang telah dikumpulkan penyidik.

"Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung," kata Susatyo.

Gelar perkara tersebut tidak hanya melibatkan unsur internal kepolisian. Bareskrim turut menghadirkan sejumlah pihak eksternal, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), untuk memberikan pengawasan dan masukan terhadap proses penyidikan.

"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo.

Susatyo menegaskan, penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Proses hukum juga berjalan melalui mekanisme etik kepolisian. Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Aktivitas penyadapan itu juga diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Ekspose bersama Kejaksaan Agung pada Jumat mendatang menjadi tahapan lanjutan untuk membahas hasil penyidikan dan konstruksi perkara sebelum proses hukum bergerak ke tahap berikutnya.