Komisi III DPR Desak Listyo Sigit Cs Dijerat Pasal Makar, Kapolri Suyudi Mulai Penyelidikan

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Komisi III DPR RI mendesak Polri tidak hanya mengusut dugaan penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga mendalami kemungkinan tindak pidana makar yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.

Desakan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Rapat tersebut menjadi pertemuan kerja perdana Suyudi dengan Komisi III DPR sejak menjabat sebagai Kapolri. Dalam forum itu, sejumlah legislator meminta kepolisian mengungkap seluruh rangkaian dugaan pelanggaran, termasuk pihak yang memerintahkan penyadapan, tujuan kegiatan, hingga siapa penerima hasil penyadapan.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta Kapolri membuka temuan penyidikan kepada publik. Ia menduga kasus tersebut tidak berhenti pada praktik penyadapan ilegal, tetapi juga berkaitan dengan rangkaian tindakan lain yang berpotensi menghambat Presiden menjalankan tugasnya.

"Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata Habiburokhman.

Menurut dia, seluruh dugaan tersebut perlu didalami untuk melihat kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP.

Legislator Minta Dugaan Makar Diusut

Desakan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Ia meminta Polri mengungkap perangkat dan metode yang diduga digunakan dalam penyadapan tersebut.

"Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara," tutur Sahroni dalam rapat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam, juga meminta Kapolri tidak ragu mendalami penerapan pasal makar terhadap para tersangka.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menyatakan dukungan kepada Kapolri untuk mengusut perkara tersebut. Ia bahkan meyakini dugaan keterlibatan Listyo Sigit dan tiga tersangka lainnya perlu ditelusuri melalui pasal makar.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak mendukung 1.000% kepada Bapak Kapolri. Nggak usah ragu, Pak. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar," ujar Safaruddin.

Safaruddin juga mempertanyakan pihak yang diduga menerima manfaat dari hasil penyadapan tersebut. Ia meminta penyidik tidak berhenti pada penyelidikan, tetapi menindaklanjutinya dengan langkah hukum apabila bukti yang diperlukan telah ditemukan.

"Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, turut menduga penyadapan tersebut memiliki motif politik. Ia meminta kepolisian mengusut siapa pengguna dan pihak yang memperoleh manfaat dari hasil penyadapan.

"Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas, ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini. Tadi apakah ditanya unsur-unsur terpenuhi? Menurut saya iya, ada kelompok ada komplotan, jadi kalau ditanya siapa pengguna hasil sadapan? Semua publik tahu siapa Kapolri Listyo Sigit, semua orang juga tahu, untuk apa penyadapan dilakukan? Semua juga tahu, hasilnya dibawa ke mana? Semua orang tahu," ucap Benny.

Ia menilai dugaan tindakan tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi berkaitan dengan upaya suksesi di luar mekanisme konstitusional.

"Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan terapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini," lanjut dia.

Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar

Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, tetapi juga penyelidikan terpisah mengenai dugaan keterlibatan bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.

"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.

Kapolri menegaskan, penyelidikan masih berjalan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar. Dugaan tersebut, kata dia, membutuhkan pembuktian tersendiri dan tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari temuan dugaan penyadapan.

"Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," jelasnya.

Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi III DPR menyatakan meminta Kapolri dan jajaran mengusut perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komisi III juga meminta kemungkinan keterlibatan pihak lain ditelusuri serta mendorong penerapan pasal makar terhadap para tersangka.

Meski demikian, dugaan tindak pidana makar masih dalam tahap penyelidikan Polri. Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai proses hukum.