Antrean BBM Parepare Masih Mengular, Tasming Hamid Desak Pertamina Hitung Ulang Kuota

PAREPARE, BUKAMATANEWS — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski penambahan pasokan telah dilakukan, antrean belum sepenuhnya terurai. Pemerintah Kota Parepare pun meminta Pertamina mengevaluasi kembali kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertalite.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menilai penambahan kuota yang telah dilakukan belum sebanding dengan kebutuhan BBM masyarakat di lapangan. Karena itu, ia meminta Pertamina kembali mengusulkan tambahan pasokan sekaligus melakukan pendataan ulang untuk memastikan kebutuhan BBM di Parepare dapat terpenuhi.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran BBM dan LPG di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare, Senin (14/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

Pada waktu bersamaan, Pemkot Parepare juga mengikuti rapat evaluasi penyaluran BBM dan LPG tingkat Provinsi Sulawesi Selatan secara daring. Rapat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, tersebut membahas langkah penanganan antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah.

Tasming Soroti Ketidaksesuaian Kuota dan Kebutuhan

Tasming menegaskan, penambahan pasokan harus diikuti perhitungan kebutuhan yang akurat agar kebijakan distribusi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Menurutnya, tambahan kuota yang telah diberikan belum sepenuhnya menyelesaikan antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi itu menjadi alasan pemerintah daerah meminta evaluasi lanjutan terhadap kebutuhan BBM, khususnya Pertalite.

"Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.

Ia meminta pendataan kebutuhan BBM dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Data yang akurat dinilai penting agar besaran kuota tidak hanya mengacu pada perkiraan, tetapi juga sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat.

"Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” katanya.

Tasming juga menyoroti posisi geografis Parepare sebagai kota lintasan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan BBM tidak hanya berasal dari kendaraan milik warga setempat, tetapi juga kendaraan dari luar daerah yang melintas dan mengisi bahan bakar di Parepare.

"Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegasnya.

Menurut Tasming, karakteristik tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota agar distribusi BBM lebih sesuai dengan kebutuhan aktual.

Pertamina Usulkan Tambahan Suplai

Dalam rapat evaluasi tersebut, pihak Pertamina menyampaikan bahwa usulan penambahan kuota harian BBM untuk Parepare telah diajukan melalui Pertamina Area Makassar.

"Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat tersebut.

Selain mengusulkan tambahan suplai, Pertamina mengerahkan personel untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah SPBU.

Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk pembelian berulang oleh kendaraan yang diduga bertindak sebagai pelansir.

Pihak Pertamina Parepare meminta pengelola SPBU melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan pembelian berulang agar dapat ditindaklanjuti.

Langkah pengawasan ini diharapkan membantu memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Permintaan BBM Subsidi Meningkat

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan persoalan antrean BBM di wilayah Sulsel tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah pasokan. Peningkatan permintaan, termasuk peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, turut memengaruhi kondisi di lapangan.

Menurut Andi Sudirman, perbedaan harga antara kedua jenis BBM tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

"Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, pasokan BBM dari Pertamina telah mengalami peningkatan signifikan. Dari yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL), pasokan pada kondisi tertentu telah mencapai 1.300 KL.

"Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat," ujarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara peningkatan pasokan, perubahan pola konsumsi, dan kebutuhan kuota BBM di Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman meminta Pertamina menghitung dampak peralihan konsumen terhadap permintaan BBM bersubsidi sehingga kebutuhan tambahan pasokan dapat ditentukan berdasarkan data yang lebih akurat.

"Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel," katanya.

Evaluasi Distribusi dan Pengawasan Diperkuat

Evaluasi yang dilakukan Pemkot Parepare bersama Pertamina dan pemerintah provinsi diharapkan menghasilkan langkah penanganan yang lebih terukur.

Penambahan pasokan menjadi salah satu opsi, tetapi penyesuaian kuota perlu dibarengi pendataan kebutuhan, pengawasan distribusi, serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Bagi Parepare, perhitungan kebutuhan yang memperhitungkan arus kendaraan antardaerah menjadi penting agar pasokan tidak hanya didasarkan pada jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Pertamina dapat mempercepat penanganan antrean sehingga masyarakat memperoleh akses BBM dengan lebih mudah.

Pada akhirnya, efektivitas penanganan akan ditentukan oleh kesesuaian antara kuota, kebutuhan aktual, dan kelancaran distribusi di SPBU. Evaluasi lanjutan diperlukan agar penambahan pasokan benar-benar berdampa