Rp3,7 Triliun untuk Infrastruktur Sulsel, Ini 4 Alasan Andi Sudirman Pilih Skema Multiyears

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengandalkan skema pembangunan tahun jamak atau Multi Years Project (MYP) untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas proyek berskala besar.

Melalui skema MYP 2025-2027, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,7 triliun untuk sejumlah proyek strategis. Program tersebut mencakup perbaikan sekitar 1.000 kilometer jalan, pembangunan jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektare sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.

Proyek yang pembiayaannya bersumber dari hasil efisiensi APBD tersebut ditargetkan rampung pada 2027.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan terdapat empat pertimbangan utama yang membuat pemerintah daerah memilih skema multiyears dibandingkan penganggaran tahun tunggal (single year).

Pertama, memastikan proyek benar-benar tuntas dan memiliki kualitas konstruksi yang lebih baik.

Menurut Andi Sudirman, proyek infrastruktur berskala besar membutuhkan waktu pengerjaan yang tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Pembangunan secara bertahap dalam waktu yang terlalu singkat juga berisiko menimbulkan persoalan teknis, khususnya pada proyek jalan.

Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang tidak hanya membutuhkan konstruksi bangunan utama, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung. Demikian pula pembangunan jalan yang dilakukan secara terpisah dapat menyebabkan perbedaan usia dan kekuatan konstruksi antarruas.

“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit, pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak supporting facility gedung-gedungnya masih belum ditambahkan,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, pembangunan jalan yang terputus antara satu ruas dan ruas berikutnya juga dapat menciptakan titik rawan kerusakan, terutama ketika terjadi perubahan cuaca.

“Kalau kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas kedua tahap berikutnya, dia beda umur sehingga kekuatan jalan tidak seumur dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah di antaranya yang bisa menjadi sebab mulainya kerusakan-kerusakan baru,” jelasnya.

Kedua, menekan biaya dan waktu proses lelang.

Pemprov Sulsel menilai paket pekerjaan berskala besar dapat membuat proses pengadaan lebih efisien karena tender cukup dilakukan satu kali, dibandingkan harus menggelar lelang berulang untuk paket-paket pekerjaan yang lebih kecil.

“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda,” paparnya.

Menurutnya, pengulangan proses penganggaran dan lelang berpotensi menimbulkan pemborosan serta membuat perencanaan anggaran menjadi kurang efisien.

Ketiga, membuka peluang kontraktor berskala nasional sekaligus mendorong keterlibatan perusahaan lokal.

Nilai proyek yang besar memungkinkan perusahaan konstruksi berskala nasional, termasuk BUMN, ikut bersaing dalam pengerjaan proyek infrastruktur Sulsel. Kehadiran kontraktor dengan kapasitas lebih besar diharapkan dapat mendukung standar dan kualitas pekerjaan.

“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus,” kata Andi Sudirman.

Namun, Pemprov Sulsel tetap berupaya memastikan pelaku usaha lokal mendapat ruang dalam proyek tersebut. Salah satunya melalui kewajiban local content sebesar 40 persen.

“Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga kontraktor lokal-lokal bisa bergabung,” imbuhnya.

Keempat, menjaga kestabilan fiskal dan arus kas daerah.

Skema multiyears juga dinilai memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dapat menyusun proyeksi pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan fiskal dan realisasi pendapatan daerah.

Menurut Andi Sudirman, pola tersebut membuat pemerintah memiliki gambaran pembayaran hingga beberapa tahun ke depan sehingga risiko gangguan arus kas maupun gagal bayar dapat ditekan.

“Salah satu juga keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran, cash flow bagaimana kita kemudian mereka menagih dan kita membayar,” ujarnya.

“Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2-3 tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” sambungnya.

Dengan empat pertimbangan tersebut, Pemprov Sulsel berharap skema MYP tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memastikan proyek strategis yang dikerjakan memiliki kualitas, kesinambungan, dan dukungan pembiayaan yang terukur.

Proyek tersebut sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan.