Gus Kikin Baru Jadi Ketum PBNU, Langsung Serahkan KTA NU Seumur Hidup untuk Prabowo

JOMBANG, BUKAMATANEWES – KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Namun, pekerjaan besar sudah menanti, termasuk membangun kembali soliditas internal sekaligus memperkuat hubungan NU dengan pemerintah.

Salah satu langkah awal yang mencuri perhatian adalah rencana Gus Kikin memberikan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KTA NU) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gus Kikin menyampaikan rencana tersebut usai ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Rencana pemberian KTA tersebut kemudian terealisasi dalam penutupan Muktamar ke-35 NU. Presiden Prabowo resmi menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama yang berlaku seumur hidup.

Bagi Gus Kikin, hubungan NU dengan pemerintah merupakan bagian penting dalam menjalankan peran organisasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan NU memiliki posisi sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi politik.

Karena itu, menurut Gus Kikin, NU dapat berjalan bersama pemerintah selama kerja sama tersebut berada dalam koridor kepentingan umat dan bangsa.

Gus Kikin menegaskan bahwa NU tidak boleh bergeser menjadi organisasi yang digunakan untuk kepentingan politik praktis.

“NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan,” ujar Gus Kikin.

Ia mengatakan NU memiliki pedoman keagamaan dan organisasi yang harus menjadi pijakan dalam menjalankan roda organisasi.

Hubungan dengan pemerintah, lanjutnya, tetap dapat dibangun dalam kerangka menjalankan kewajiban sosial dan keagamaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, dukungan NU terhadap pemerintah tidak berarti organisasi tersebut masuk ke dalam politik praktis. Gus Kikin melihat keduanya memiliki ruang dan peran masing-masing.

“Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda,” katanya.

Tantangan Pertama: Satukan Kembali Warga NU

Selain membangun relasi dengan pemerintah, Gus Kikin menghadapi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting, yakni menyatukan kembali seluruh elemen NU setelah dinamika panjang selama Muktamar ke-35.

Ia mengajak seluruh warga NU kembali merapatkan barisan dan menjadikan berakhirnya Muktamar sebagai momentum untuk memperkuat persatuan.

Gus Kikin menyatakan akan merangkul berbagai elemen NU dalam kepengurusan baru. Ia ingin seluruh potensi yang dimiliki NU dapat ditempatkan dan dikembangkan untuk kepentingan organisasi serta umat.

“Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi,” ujar Gus Kikin.

Ia juga menargetkan struktur kepengurusan PBNU periode 2026-2031 dapat segera diselesaikan, maksimal dalam waktu satu bulan.

Menurutnya, percepatan pembentukan kepengurusan penting agar PBNU dapat segera bekerja menjalankan program-program organisasi.

Bawa NU ke Agenda Pendidikan, Ekonomi dan Moral

Di bawah kepemimpinan Gus Kikin, NU juga dihadapkan pada agenda besar untuk memperkuat peran organisasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pembentukan karakter masyarakat.

Gus Kikin melihat jaringan pesantren dan perguruan tinggi NU sebagai modal besar yang dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian pada persoalan moral dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi harus dimulai dari pembentukan akhlak dan moral.

Dengan berbagai agenda tersebut, kepemimpinan Gus Kikin akan diuji sejak awal. Ia tidak hanya dituntut menjaga soliditas internal NU pasca-Muktamar, tetapi juga memastikan organisasi tetap berada pada jalurnya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Rencana memberikan KTA NU kepada Prabowo menjadi salah satu sinyal awal bahwa Gus Kikin ingin membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah, sembari tetap menegaskan bahwa NU bukan organisasi politik.

Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kedekatan kelembagaan dengan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang memberi manfaat bagi warga NU, masyarakat luas, dan bangsa Indonesia.