Efisiensi Bukan Sekedar Pangkas Anggaran, Berikut Sederet Catatan Hamka B Kady terhadap RAPBN 2027

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, memberi catatan dari sejumlah poin penting pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menilai arah kebijakan fiskal pemerintah dalam RAPBN 2027 perlu mendapat perhatian serius, terutama karena APBN tidak hanya dituntut menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hamka menjelaskan, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada 2026.

Adapun pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan pembiayaan pada 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.

Menurut Anggota DPR RI tiga periode itu, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2027 pada optimalisasi pendapatan negara, efisiensi dan produktivitas belanja, serta penggunaan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Salah satu poin yang menjadi perhatian Hamka adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Ia menilai target tersebut cukup tinggi sehingga APBN harus benar-benar mampu menjadi instrumen penggerak perekonomian nasional.

"Target ini cukup tinggi sehingga APBN harus benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan," kata Hamka.

Menurutnya, belanja pemerintah harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian. Investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai harus menjadi bagian penting dalam implementasi APBN 2027.

Delapan Prioritas Nasional

Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan I itu juga mencermati delapan klaster program prioritas nasional yang disampaikan pemerintah. Kedelapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Sebagai anggota DPR yang berkaitan dengan bidang infrastruktur, Hamka menilai sektor infrastruktur, perumahan, konektivitas, dan ketahanan bencana memiliki relevansi besar. Ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada perencanaan anggaran, tetapi diwujudkan melalui program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sepuluh Transformasi Besar

Selain delapan prioritas nasional, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah agenda transformasi besar yang akan menjadi bagian dari arah pembangunan pemerintah. Agenda tersebut mencakup renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit daerah (RSUD), renovasi sekolah, pengembangan Bursa Komoditas Indonesia, optimalisasi aset BUMN, serta pengembangan energi surya hingga 100 GW.

Pemerintah juga mendorong pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia, pengembangan Danantara Development Management Fund, elektrifikasi mobilitas rakyat, serta kebijakan dwi-kewarganegaraan.

Hamka menilai berbagai agenda tersebut perlu diikuti dengan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang matang agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas Anggaran

Hamka memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan efisiensi dan penghematan belanja pemerintah. Menurutnya, efisiensi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemotongan atau pengurangan anggaran.

"Efisiensi jangan hanya diartikan sebagai pemotongan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang maksimal," ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, transparan, sekaligus menghasilkan value for money.

Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memberikan manfaat optimal dan mengurangi potensi pemborosan.

Dorong Penguatan LKPP

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, Hamka menilai peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu diperkuat. Ia menyebut DPR RI juga perlu mempertimbangkan penguatan kelembagaan LKPP menjadi badan sehingga cakupan kerja dan kewenangannya dapat lebih luas.

Menurut Hamka, penguatan LKPP dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan proses pengadaan pemerintah berjalan lebih terkonsolidasi, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain meningkatkan kualitas pengadaan, langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi pemborosan anggaran sekaligus memastikan belanja pemerintah memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

"Dengan penguatan LKPP, diharapkan pengadaan pemerintah bisa lebih terkonsolidasi, efisien, transparan, dan mampu mengurangi potensi pemborosan anggaran," pungkas Hamka. (*)