Luwu Utara Masuki Babak Pemulihan, Bupati Andi Rahim Tekankan Waspada dan Penanganan Permanen Pascabanjir

LUTRA, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mulai memasuki fase baru dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Setelah melewati masa tanggap darurat selama 30 hari yang diperpanjang 14 hari, Pemda Luwu Utara resmi mengalihkan status penanganan menjadi **masa transisi darurat menuju pemulihan**.

Peralihan status tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang dipimpin langsung Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Ruang Command Center, Senin (30/6/2026).

Masa transisi menuju pemulihan ini ditetapkan berlangsung selama enam bulan ke depan. Tahapan ini menjadi langkah penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat bencana.

Bupati Andi Abdullah Rahim mengatakan, perubahan status tersebut dilakukan setelah melihat perkembangan kondisi di sejumlah wilayah terdampak yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor pendukung karena puncak curah hujan tinggi di Luwu Utara telah terlewati.

Mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode curah hujan ekstrem telah terjadi pada Mei lalu. Sementara memasuki Juni hingga periode berikutnya, intensitas hujan diprediksi cenderung lebih rendah.

Namun, Bupati Andi Rahim mengingatkan perubahan status bukan berarti seluruh pihak dapat mengurangi kewaspadaan. Menurutnya, fase transisi justru menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan maksimal hingga akar persoalan bencana dapat dituntaskan.

“Kita masih membutuhkan waktu untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sampai tuntas. Masa transisi pemulihan ini harus menjadi fase untuk memperbaiki, memperkuat, dan memastikan penanganan banjir ke depan lebih baik,” ujar Andi Rahim.

Dalam fase pemulihan ini, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk tetap dalam kondisi siaga. Ada tiga fokus utama yang harus dijaga, yakni kesiapsiagaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Tim penanganan diminta tetap standby dan melakukan pemantauan terhadap wilayah rawan, termasuk memastikan langkah-langkah mitigasi dilakukan agar sumber penyebab bencana dapat ditangani secara permanen.

Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Distribusi bantuan logistik, terutama makanan dan kebutuhan pokok bagi pengungsi, menjadi perhatian agar tidak terjadi kekurangan selama masa transisi.

“Penanganan tidak boleh berhenti. Semua pihak harus terus bergerak, karena tujuan kita bukan hanya melewati masa bencana, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Pabung Kodim 1403 Palopo, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Misnawati Djemmang, Kalaksa BPBD Agunawan, Kepala DPUTRKPK2 Sofyan Halim, Kepala Bapperida Muharwan, perwakilan BMKG, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) melalui zoom, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dengan dukungan berbagai pihak dan kondisi cuaca yang semakin membaik, Pemkab Luwu Utara optimistis masa transisi enam bulan ini dapat menjadi jalan menuju pemulihan menyeluruh sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.