LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Dalam rangka pelaksanaan survei akreditasi yang direncanakan pada bulan November 2026, RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur terus melakukan berbagai upaya persiapan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh unsur pelayanan dan manajemen rumah sakit.
Persiapan tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang dilaksanakan pada 12 Juni 2026. Rapat ini menjadi langkah penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Selanjutnya, pada 15 Juni 2026, dilaksanakan kegiatan Assessment Kelengkapan Berkas Akreditasi oleh Asesor Internal RS. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen dan eviden yang dibutuhkan telah tersedia, terdokumentasi dengan baik, serta sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku.
Rangkaian persiapan berlanjut pada pagi ini, Senin, 22 Juni 2026, dengan kegiatan Telusur Lapangan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang didampingi oleh Tim Manajemen.
Kegiatan telusur lapangan ini bertujuan untuk menilai kesiapan implementasi standar di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dalam penerapan standar program PPI di lingkungan rumah sakit.
Direktur RSUD I Lagaligo, dr Irfan, menegaskan, melalui rangkaian kegiatan ini, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
"Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan layanan kesehatan yang profesional, aman, dan bermutu bagi masyarakat sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit," ujar dr Irfan. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK