Parepare Kembali Raih WTP, Tasming Hamid Tegaskan Bukan Sekadar Predikat

PAREPARE, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kota Parepare kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkot Parepare kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini tersebut diserahkan dalam agenda Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).

Capaian WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemkot Parepare dinilai telah disajikan secara wajar dalam hal-hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyambut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menilai predikat WTP harus menjadi pemacu untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Parepare. Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” kata Tasming.

Namun, Tasming menegaskan bahwa WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Menurutnya, capaian tersebut justru menjadi pengingat agar setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

“Ke depan, kami berkomitmen mempertahankan capaian ini sekaligus terus melakukan perbaikan. Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi pijakan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Dorong Anggaran Lebih Berdampak

Penyerahan LHP BPK dilakukan kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang telah melalui proses pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Bagi Pemkot Parepare, capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tasming menekankan, keberhasilan dalam pengelolaan administrasi keuangan harus berjalan beriringan dengan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap setiap program yang dibiayai APBD tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan dampak yang dirasakan masyarakat.

Dengan kembali meraih opini WTP, Pemkot Parepare diharapkan mampu menjaga konsistensi pengelolaan keuangan sekaligus terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.