LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menekan angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui audit maternal perinatal.
Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Triwulan I Tingkat Kabupaten Tahun 2026, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Luwu Timur, Jumat, 30 April 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Nelli Mualim, serta dihadiri oleh berbagai unsur tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan.
"Audit maternal perinatal merupakan langkah strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Luwu Timur. Melalui pendekatan surveilans respon, setiap kasus kematian maternal dan perinatal dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab serta merumuskan langkah perbaikan yang tepat," ujar Nelli Mualim.
Selain pengumpulan data, kegiatan ini juga menekankan pentingnya analisis mendalam, identifikasi kesenjangan layanan, serta penyusunan rekomendasi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
"Pelaksanaan AMP-SR ini tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran bersama guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir," jelasnya.
Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan segera ditindaklanjuti di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat berjalan lebih efektif. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK