Bappeda Makassar Peringatkan Aparatur: Penyimpangan Keuangan Daerah Berhadapan dengan Hukum Serius

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga pada pengawasan. Jumat (24/4/2026), Bappeda menggelar kegiatan pengawasan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan keuangan Tahun Anggaran 2026 Angkatan I. Lokasinya di Hotel Grand Imawan, dimulai pukul 13.00 WITA hingga selesai.

Yang menarik dari forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Hadir tiga narasumber dengan latar belakang hukum, pemerintahan, dan keuangan yang memberikan peringatan tegas: setiap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi hukum yang serius.

William, SE, salah satu narasumber, memaparkan bahwa sistem pengawasan internal saat ini harus bertransformasi. Ia mendorong penggunaan teknologi informasi sebagai tulang punggung pengawasan.

"Transparansi dan akurasi data menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran," ujar William di hadapan para peserta yang terdiri dari aparatur yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

Pesan ini mengindikasikan bahwa ke depan, Bappeda Makassar akan mengarah pada sistem pengawasan yang lebih digital dan real-time.

Narasumber kedua, Indirwan Dermayasair, S.St., MH, membawa perspektif hukum yang tidak bisa diabaikan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang salah langkah bisa berujung pada jeratan hukum.

"Setiap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi hukum yang serius, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam setiap proses administrasi," tegas Indirwan.

Pernyataan ini sekaligus menjadi alarm bagi seluruh aparatur yang hadir: tidak ada toleransi untuk kelalaian administratif yang berpotensi merugikan negara.

Sementara itu, narasumber ketiga, Arsony, S.H., menambahkan bahwa regulasi dan pengawasan saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya komitmen moral dari setiap penyelenggara pemerintahan.

"Pengawasan yang efektif harus dibarengi dengan komitmen moral dari setiap penyelenggara pemerintahan," ujar Arsony.

Forum yang dimoderatori Siti Nurhayati, SE ini berlangsung dinamis. Peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terbuka. Berbagai kasus dan pengalaman lapangan dibahas sebagai bahan pembelajaran bersama.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tujuannya jelas: menciptakan sinergi kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan pengawasan Angkatan I ini, Bappeda Kota Makassar kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Seluruh peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel.