Pemprov Sulsel Matangkan RKPD 2027 Lewat Rakortek Tematik, Perkuat Percepatan Penurunan Stunting dan Perlindungan Kelompok Rentan

"Lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati dan diberdayakan," kata Irawan.

Menurut dia, kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar pemenuhan layanan dasar menuju penguatan layanan jangka panjang dan pemberdayaan kelompok rentan secara produktif.

Irawan menjelaskan, agenda tersebut beririsan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta indikator perlindungan anak.

Pada 2025, IPM Sulsel tercatat 75,92 dan IPG 93,53. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih menggunakan data 2024 sebesar 0,365 karena data 2025 belum dirilis.

Melalui Rakortek ini, Pemprov Sulsel mendorong sinkronisasi target pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional agar program 2027 berbasis kebutuhan spesifik daerah dan lebih tepat sasaran.

"Seluruh program Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab persoalan pembangunan secara konkret. Kebutuhan anak, perempuan, dan kelompok rentan harus teridentifikasi dengan baik serta terakomodasi secara komprehensif dalam dokumen perencanaan," ujarnya.

Pendekatan tematik ini juga diarahkan memperkuat konvergensi program lintas perangkat daerah agar intervensi pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan saling menopang dalam mencapai target pembangunan manusia.

"Rakortek ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota memiliki perspektif pembangunan yang sama terhadap isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia," kata Irawan.

Ia mengatakan, hasil forum diharapkan melahirkan prioritas pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan siap dibawa ke Musrenbang RKPD 2027.

"Kami ingin memastikan setiap usulan dari kabupaten/kota benar-benar berbasis kebutuhan, sesuai kewenangan, dan mendukung pencapaian indikator pembangunan Sulawesi Selatan secara menyeluruh," ujarnya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, menambahkan, forum ini juga menjadi tahapan awal menuju penyusunan rancangan awal RKPD 2027 yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang provinsi sebagai forum penajaman prioritas pembangunan daerah.

Pemprov Sulsel menilai penguatan perencanaan berbasis isu tematik menjadi strategi penting agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Rakortek ini sekaligus menegaskan komitmen Sulsel memperkuat pembangunan inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Erlan. (*)