Bimtek Siskeudes Versi Terbaru Digelar, Bupati: Kunci Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Sebanyak 166 operator pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi terbaru. Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara itu berlangsung di Hotel Premier Karebosi, Makassar, selama empat hari, mulai 10 hingga 13 April 2026.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, membuka langsung kegiatan tersebut pada Jumat (10/4/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Siskeudes merupakan alat bantu bagi pemerintah desa untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

"Ke depannya, aplikasi Siskeudes yang sudah terkoneksi dengan versi 2.0.8 dan 2.0.9 akan memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang transparan, sehingga mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," terangnya.

Bupati Andi Rahim juga menyebut bahwa kemajuan teknologi selalu menghadirkan perubahan pada setiap aplikasi agar lebih baik. Menurutnya, Siskeudes versi 2.0.8 dan 2.0.9 memiliki penambahan fitur yang membuat penggunaannya lebih cepat dan akurat dibanding versi sebelumnya.

"Bimtek seperti ini menjadi sangat penting guna pengembangan sumber daya manusia yang ada," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa fokus pembangunan harus dimulai dari desa. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

"Pemerintah kabupaten memiliki target cetak sawah. Tentu kami berharap dukungan semua pihak untuk mendorong program ini," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Luwu Utara, Andi Syarifah Mahaeminah, menuturkan bahwa penerapan Siskeudes versi terbaru merupakan langkah strategis untuk mendukung tertib administrasi keuangan desa.

"Diharapkan seluruh perangkat desa, khususnya sekretaris desa dan bendahara, dapat memahami dan mengimplementasikan aplikasi ini secara optimal. Pengelolaan keuangan desa diharapkan semakin tertata, lebih rapi dari arsip, dan lebih aman dari salah hitung," jelasnya.