Soroti Mobil Dinas Miliaran, Prabowo Tekankan Efisiensi Anggaran Daerah

BUKAMATANEWS - Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti adanya penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat yang dianggap berlebihan di tengah masih banyaknya infrastruktur dasar yang belum terpenuhi.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyinggung praktik pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis, bahkan disebut mencapai Rp8 miliar. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran publik.

Menurutnya, masih banyak kebutuhan mendesak seperti pembangunan jembatan desa yang seharusnya menjadi prioritas. Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut kerap tidak tertangani hingga pemerintah pusat harus turun tangan.

“Rakyat sampai harus mengadu, padahal ada dana desa dan anggaran daerah. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga menilai kebiasaan belanja untuk fasilitas pejabat perlu dikaji ulang agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Sebagai pembanding, ia mengungkapkan bahwa kendaraan dinas yang digunakannya merupakan produk dalam negeri dengan harga jauh lebih terjangkau, yakni sekitar Rp700 juta hingga Rp1 miliar setelah penambahan fitur keamanan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sindiran terhadap gaya hidup sebagian pejabat daerah yang dinilai belum mencerminkan semangat penghematan anggaran.

Lebih jauh, Prabowo mengingatkan bahwa tanggung jawab utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran melalui kegiatan seremonial atau fasilitas mewah.

Ia pun mendorong adanya perubahan pola pikir di kalangan kepala daerah agar lebih fokus pada kebutuhan rakyat dan pembangunan yang berdampak langsung.

“Bupati dan gubernur harus bekerja untuk rakyatnya. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Sorotan Presiden ini membuka kembali diskursus publik terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah, sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangan negara.