Pemkab Maros Percepat Gaji 4.600 PPPK Paruh Waktu Jelang Idulfitri

MAROS, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Maros mengambil langkah cepat dengan mempercepat pembayaran gaji bulan Maret bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap meningkatnya kebutuhan para pegawai menjelang Hari Raya Idulfitri.

Bupati Chaidir Syam mengatakan percepatan pembayaran gaji dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat menjelang lebaran. Selain itu, hingga saat ini pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK paruh waktu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

“Sehubungan dengan kebutuhan yang meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri, serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR bagi PPPK paruh waktu belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2026, maka Pemerintah Kabupaten Maros mengambil kebijakan untuk mempercepat pembayaran gaji bulan Maret bagi PPPK paruh waktu,” ujar Chaidir.

Ia menambahkan, proses pencairan gaji tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini sehingga para pegawai dapat menerima haknya sebelum masa libur Idulfitri.

“Insyaallah pembayaran gaji tersebut diproses minggu ini dan diupayakan paling lambat sebelum memasuki masa libur Idulfitri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, menyebutkan pembayaran gaji PPPK paruh waktu hingga Februari telah diselesaikan. Saat ini, proses pencairan untuk gaji bulan Maret masih berlangsung.

“Kita sudah membayar hingga Februari kemarin, dan untuk Maret sementara diproses,” ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Maros mencapai sekitar 4.600 orang. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar setiap bulan untuk pembayaran gaji mereka.

“Tidak ada sistem rapel, pembayaran dilakukan setiap bulan,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini PPPK paruh waktu belum termasuk dalam daftar penerima THR karena belum adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut, terutama berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.