Munafri Arifuddin: Rekomendasi BPK Jadi Dasar Pembenahan Pemerintahan

Menurut Winner Franky, sepanjang Semester II Tahun 2025, BPK telah menyelesaikan puluhan agenda pemeriksaan. Seluruh pemeriksaan tersebut diarahkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Ia menjelaskan, pada periode ini BPK Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan sejumlah pemeriksaan strategis, antara lain pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset daerah, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan PDAM, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah permasalahan, seperti belum optimalnya pendataan objek pajak dan retribusi, tingginya tingkat kehilangan air pada PDAM, hingga ketidaksesuaian pengelolaan belanja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan pemerintah daerah dan direksi perusahaan daerah untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, mengoptimalkan pendapatan daerah, menyempurnakan regulasi turunan, serta memastikan seluruh pengelolaan keuangan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas melalui penyusunan rencana aksi. Kami berharap tindak lanjut tersebut dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan,” kata Winner Franky.

Ia menambahkan, LHP yang diserahkan diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.