Monev Akhir Tahun, Pj Sekda Luwu Timur Evaluasi Proyek yang Alami Keterlambatan

LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Akhir Tahun 2025 terhadap kegiatan fisik dan non fisik lingkup Pemkab Luwu Timur, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Selasa, 30 Desember 2025.

Rakor dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, dan dihadiri para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), para Kepala Bidang, serta konsultan pengawas kegiatan fisik/konstruksi dari masing-masing OPD yang memiliki kegiatan fisik.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan kegiatan fisik yang berjalan di Kabupaten Luwu Timur, khususnya proyek-proyek yang mengalami deviasi minus atau keterlambatan, termasuk sejumlah kegiatan pembangunan strategis daerah.

Dalam arahannya, Pj Sekda Luwu Timur menegaskan pentingnya penyelesaian target proyek konstruksi tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ramadhan Pirade meminta OPD yang mengalami deviasi minus untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan dokumen justifikasi serta seluruh tahapan administrasi yang diperlukan apabila terpaksa harus dilakukan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan kepada konsultan pelaksana.

"Semua langkah yang diambil harus memiliki alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," tegasnya.

Selain itu, Pj Sekda meminta PPK, konsultan, serta seluruh stakeholder terkait di lapangan untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mencari solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh kegiatan fisik dan non fisik Pemkab Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik, sehingga hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. (*)