Cegah Kasus Bullying, KemenkumHAM Sulsel Sasar Sekolah di Makassar

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mencegah maraknya kasus perundungan atau bullyan di lingkungan pendidikan.

Salah satu sekolah yang menjadi sasaran adalah SMP Negeri 26 Makassar, yang terletak di Jalan Traktor IV Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Tim dari Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenkumHAM Sulsel memberikan edukasi serta penguatan kapasitas HAM kepada para siswa.

Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Idawati Parapak, mengatakan fenomena perundungan di sekolah kini menjadi perhatian serius pihaknya.

“Kami memberikan penguatan kepada siswa-siswi terkait bullying, karena maraknya kasus perundungan di tengah masyarakat yang juga berdampak pada anak-anak sekolah,” ujar Idawati kepada Bukamatanews.id, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, bentuk perundungan tidak hanya secara verbal, tapi juga non-verbal. Dampaknya pun bisa berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis korban.

"Bullying bisa membuat anak depresi dan kehilangan semangat belajar. Bahkan masa depannya bisa terganggu ketika terus mendapat perlakuan seperti itu,” jelasnya.

Selain memberikan edukasi anti-perundungan, tim KemenkumHAM Sulsel juga meninjau pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut.

Idawati menyebut, peninjauan dilakukan untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan baik.

"Alhamdulillah, pelaksanaannya lancar dan tidak ada kendala. Ini juga bagian dari tugas kami memantau langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 26 Makassar Nur Rahmah mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menyebut kehadiran KemenkumHAM membawa manfaat besar bagi para siswa.

“Kami bersyukur anak-anak mendapatkan edukasi langsung tentang bahaya bullying. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Kanwil KemenkumHAM Sulsel Daniel Rumsowek mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhakti KemenkumHAM ke-1 yang akan diperingati pada 21 Oktober 2025 mendatang.

“Momentum ini kami jadikan refleksi dan penguatan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan,” kata Daniel.

Dalam kesempatan itu, Kanwil KemenkumHAM Sulsel juga meluncurkan inovasi layanan baru bernama SISHAMLING (Sistem Layanan HAM Keliling), yang memudahkan masyarakat melaporkan permasalahan HAM secara cepat.

“Lewat SISHAMLING, kami ingin pelayanan HAM semakin dekat dengan masyarakat dan memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hak asasi,” tutupnya.

Penulis: Mawan