Appi Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih: Makassar Siap Jadi Contoh Tata Kelola Antikorupsi di Sulsel

Appi juga mengusulkan agar kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berkala dan terjadwal, sehingga menjadi ruang pembelajaran dan pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah, mulai dari level kota hingga ke pemerintahan paling bawah.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut. KPK maupun inspektorat perlu hadir langsung hingga tingkat paling kecil untuk memperkuat kesadaran antikorupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Appi mengingatkan bahwa berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena kelalaian dan kurangnya fokus dalam mengelola anggaran publik.

“Kita harus sadar, persoalan bisa muncul jika kita lalai atau tidak konsentrasi. Terlebih jika bermain-main dengan anggaran publik — itu hal yang tidak bisa ditolerir,” tandasnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita semua harus menjaga integritas. Hanya dengan itu sistem pemerintahan bisa berjalan transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Appi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan transparan, mengingat korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama pembangunan.

“Korupsi menghambat kemajuan daerah. Karena itu, pencegahan harus dimulai sejak dini, bukan ketika masalah sudah terjadi,” tegas Johanis.

Ia menjelaskan, kegiatan rakor ini merupakan bagian dari strategi pencegahan proaktif KPK untuk memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap sistem pengawasan dan integritas penyelenggara negara.

Selain itu, KPK juga terus memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat — mulai dari anak usia dini hingga pejabat negara dan keluarganya — sebagai upaya membangun budaya antikorupsi yang menyeluruh.

“Semua pihak harus memahami nilai-nilai integritas. Itulah dasar dari pemerintahan yang bersih dan kepercayaan publik,” tutup Johanis.