OPD Lingkup Pemprov Sulsel Diminta Percepat Penginputan MCSP Bersama KPK
MCSP merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK RI melalui Jaga.id sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kinerja secara terintegrasi dalam delapan area intervensi strategis pencegahan korupsi.
MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat proses penginputan data dalam sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Pesan itu disampaikan Jufri saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCSP Pemprov Sulsel bersama Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 14 Oktober 2025.
"Saya mengharapkan seluruh Kepala OPD dapat semakin memperkuat komitmen, menugaskan operator yang kompeten, serta melakukan sinkronisasi data dan percepatan penyampaian evidence pada masing-masing area intervensi," ujar Jufri Rahman.
Sekda menargetkan agar pada November 2025, capaian MCSP Pemprov Sulsel menunjukkan kemajuan signifikan dan menempati posisi lebih baik secara nasional.
"Saya juga ingin menegaskan pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat atau KPK, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan. Setiap pimpinan OPD harus menjadi teladan dalam integritas, disiplin, dan akuntabilitas," tegasnya.
Serta harus dipastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai prinsip good governance. Jufri juga menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas perangkat daerah agar upaya pencegahan korupsi berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Agar Sulawesi Selatan benar-benar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," tambahnya.
MCSP merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK RI melalui Jaga.id sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kinerja secara terintegrasi dalam delapan area intervensi strategis pencegahan korupsi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK, Epakartika, serta Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda, Basuki Hartonllyono, yang menegaskan komitmen Korsupgah Wilayah IV KPK dalam mendampingi Pemprov Sulsel menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)
News Feed
RMS Jadi Magnet Gelombang Kader Baru, Lutfi Halide dan Rezki Mufliati Gabung PSI
31 Januari 2026 16:43
APCAT Summit, Hasanuddin CONTACT Dorong Program Pengendalian Tembakau di Kota Makassar
31 Januari 2026 15:51
Berita Populer
31 Januari 2026 08:38
31 Januari 2026 08:47
31 Januari 2026 11:46
31 Januari 2026 12:32
31 Januari 2026 14:13
