Kesbangpol Makassar Dorong Demokrasi Partisipatif Lewat Pemilihan Serentak RT/RW 2025

MAKASSAR, BUAMATANEWS — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pondasi demokrasi di tingkat akar rumput. Melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk peran aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemkot memastikan pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara serentak tahun 2025 berjalan demokratis, tertib, dan berintegritas.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pergantian struktur kelembagaan di tingkat lingkungan, melainkan bagian penting dari pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Pemilihan RT/RW adalah cermin kecil dari praktik demokrasi yang sehat. Di sinilah masyarakat belajar tentang keterbukaan, tanggung jawab, dan kesadaran politik. Kesbangpol berkomitmen memastikan proses ini berjalan damai, transparan, dan bebas dari praktik politik uang,” ujar Fathur.

Langkah ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, dengan dukungan penuh dari Kesbangpol sebagai lembaga yang mengoordinasikan urusan pembinaan ideologi dan stabilitas politik daerah.

Rapat koordinasi antara Pemkot, BPM, KPU, dan Kesbangpol digelar di Balai Kota Makassar pada Rabu (15/10/2025). Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin langsung pertemuan tersebut bersama Ketua KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat, didampingi Kepala BPM Andi Anshar, dan Kepala Kesbangpol Fathur Rahim.

Wali Kota menekankan pentingnya menjaga semangat demokrasi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
“Kalau ada KPU yang mendampingi, saya pikir lebih bagus lagi karena legitimasinya akan lebih baik. Harapan kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan harus terbuka dan edukatif,” ujar Munafri.

Fathur Rahim menjelaskan, Kesbangpol Makassar memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik selama pelaksanaan pemilihan RT/RW.
“Setiap momentum demokrasi di tingkat lokal harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik sosial. Kami akan berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri, dan perangkat kecamatan untuk memastikan situasi tetap kondusif di seluruh wilayah,” tegasnya.

Selain pengamanan, Kesbangpol juga berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik masyarakat agar warga memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi.
“Pendidikan politik bukan hanya tentang pemilu besar, tapi juga tentang bagaimana masyarakat belajar berpartisipasi secara sehat dalam lingkungan sendiri,” tambah Fathur.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW, pelaksanaan pemilihan ini akan melibatkan lebih dari 1,4 juta pemilih di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Total terdapat 4.965 RT dan 992 RW yang akan melaksanakan pemilihan secara serentak pada November mendatang.

Kesbangpol menilai, momentum ini bukan hanya ajang demokrasi, tetapi juga sarana memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan warga Kota Makassar.
“Melalui pemilihan RT/RW yang partisipatif dan damai, kita tidak hanya memilih pemimpin lingkungan, tapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab kolektif sebagai warga kota,” kata Fathur.

Kesbangpol juga mengingatkan seluruh pihak agar menjauhi praktik politik uang dan intervensi kepentingan pribadi dalam proses pemilihan.
“Kalau praktik curang dibiarkan di tingkat RT saja, maka itu mencederai demokrasi kita secara keseluruhan. Kami ingin masyarakat sadar bahwa suara mereka punya nilai untuk membangun lingkungan, bukan untuk dijual,” tutur Fathur.

Untuk itu, Kesbangpol bersama BPM menyiapkan sistem pengawasan partisipatif dan mekanisme pengaduan publik yang memungkinkan warga melapor jika menemukan pelanggaran selama proses pemilihan.

Fathur menegaskan bahwa demokrasi yang baik harus dibangun dari lingkungan terkecil. Dengan melibatkan warga secara langsung dalam pemilihan RT/RW, Kesbangpol ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial di tingkat komunitas.
“RT dan RW adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan kebersamaan. Dengan memilih secara demokratis, kita sedang memperkuat fondasi kebangsaan dari bawah,” tutupnya.