Wali Kota Makassar Sampaikan Aspirasi Daerah di Rakor Se-Sulawesi Bersama Wamendagri Bima Arya

“Kalau ada pihak lain yang tidak searah, investasi bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana dan sinkron antarinstansi,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Munafri mengusulkan pembentukan task force khusus di bawah Kemendagri yang berfungsi menjembatani komunikasi antara daerah dan kementerian teknis.
Menurutnya, jalur komunikasi langsung ke tingkat menteri kerap sulit dilakukan oleh kepala daerah karena keterbatasan birokrasi.

“Kalau komunikasi hanya berhenti di level dirjen, banyak keputusan strategis yang tidak bisa dibawa pulang ke daerah. Perlu ada penghubung resmi untuk mempercepat respons dari kementerian,” tutupnya.

Rakor ini menegaskan semangat kolaboratif antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan ekonomi dan birokrasi.
Dengan adanya ruang dialog terbuka seperti ini, diharapkan setiap kebijakan pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat di daerah.