JAKARTA, BUKAMATANEWS — Gelombang protes datang dari para kepala daerah. Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/10/2025), untuk menyampaikan keberatan atas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Langkah ini menjadi simbol kuat perlawanan politik fiskal dari daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Para gubernur menilai pemangkasan anggaran itu akan berdampak serius terhadap pembangunan, pelayanan publik, hingga pembayaran gaji pegawai daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya kolektif untuk menyuarakan keresahan daerah akibat turunnya porsi TKD.
“Kami datang menyampaikan langsung keluh kesah para gubernur. Pak Menteri cukup responsif dan berjanji akan mengevaluasi besaran TKD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.
Dalam APBN 2026, alokasi TKD semula hanya Rp650 triliun, turun drastis dari Rp919 triliun tahun ini, atau berkurang 29 persen.
Kendati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menambah Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun, para gubernur menilai jumlah itu masih jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan fiskal daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyebut pemotongan anggaran sebesar 25 persen di wilayahnya mengancam roda pemerintahan daerah.
“Kami tidak sepakat anggaran dipotong, karena beban di provinsi tetap sama. Ini memberatkan daerah,” tegas Mualem.
Nada serupa disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, yang menilai pemangkasan TKD berpotensi menghambat pembangunan dan pembayaran gaji pegawai.
“Kalau dana transfer tak dikembalikan, kami minta pemerintah pusat menanggung gaji ASN di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyoroti dampak pemangkasan hingga 30 persen di tingkat provinsi dan bahkan mencapai 70 persen di beberapa kabupaten.
“Dengan potongan sebesar itu, janji pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan sulit direalisasikan,” ungkapnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sebulan menjabat, mengakui adanya tekanan besar dari daerah. Ia menyebut permintaan para gubernur wajar, namun menegaskan pemerintah pusat masih harus berhitung dengan kondisi ekonomi nasional.
“Kalau diminta sekarang pasti tidak bisa. Ekonomi masih melambat di sembilan bulan pertama 2025. Tapi nanti bisa ditambah lagi jika pendapatan pajak membaik,” kata Purbaya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki citra dan tata kelola keuangan agar ke depan mekanisme desentralisasi fiskal bisa berjalan optimal.
“Selama ini image pemda kurang bagus di mata pemerintah pusat. Kalau mereka bisa perbaiki, tak ada keberatan desentralisasi kembali diperkuat,” ujarnya menutup.
18 Gubernur yang Hadir
Jambi
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Bangka Belitung
Banten
Kepulauan Riau
Jawa Tengah
Sulawesi Tengah
Maluku Utara
Sumatera Barat
DI Yogyakarta
Papua Pegunungan
Bengkulu
Aceh
Sumatera Utara
Lampung
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat