Program Makan Bergizi Gratis Dipertanyakan Usai 569 Pelajar Garut Keracunan

BUKAMATANEWS - Kasus keracunan massal yang mengguncang dunia pendidikan Kabupaten Garut semakin meluas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut secara resmi mengungkapkan bahwa korban diduga usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membengkak menjadi 569 orang pelajar, sebuah angka yang sangat signifikan dan memicu keprihatinan publik.

Kepala Dinkes Garut, dr. Leli Yuliani, mengonfirmasi bahwa jumlah korban terus bertambah seiring dengan penelusuran dan pelaporan dari sekolah-sekolah. "Hingga saat ini, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, ada 569 orang yang mengalami gejala keracunan," ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Lonjakan Korban dan Penyebaran di Empat Sekolah

Tren peningkatan korban terlihat jelas. Leli menyebutkan laporan terbaru datang dari sebuah Sekolah Dasar di Kecamatan Kadungora, menandakan bahwa kasus ini tidak hanya menyebar di satu klaster, tetapi meluas ke lebih banyak institusi pendidikan.

Korban yang mencapai 569 orang tersebut berasal dari empat sekolah yang berbeda, yaitu:

Sebuah SMP dan SMA di bawah satu yayasan yang sama.

Sebuah Sekolah Dasar (SD).

Sebuah Madrasah Aliyah (MA).

Temuan ini mengindikasikan bahwa sumber masalah mungkin berasal dari penyedia katering atau bahan makanan yang sama yang mendistribusikan menu MBG ke keempat sekolah tersebut.

Kondisi Korban: Mayoritas Isolasi Mandiri, 19 Masih Dirawat

Meski jumlah korban sangat besar, pihak berwenang menyatakan sebagian besar mengalami gejala ringan. Mayoritas dari 569 pelajar tersebut menjalani perawatan dan pemulihan di rumah masing-masing.

Namun, tidak sedikit yang harus mendapat penanganan medis intensif. dr. Leli merinci, sebanyak 30 orang sempat menjalani rawat inap di Puskesmas. Dari jumlah itu, 11 orang telah diperbolehkan pulang, sementara 19 pelajar lainnya masih harus menjalani perawatan untuk pemulihan penuh. Kondisi ini menunjukkan tingkat keparahan keracunan yang tidak bisa dianggap remeh.

Program MBG yang seharusnya menjadi program pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah, kini justru menjadi sorotan utama penyelidikan. Tim investigasi dari Dinas Kesehatan, bersama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya, diduga sedang fokus menelusuri asal-usul, proses pengolahan, dan distribusi makanan yang disajikan dalam program tersebut.

Masyarakat Garut, khususnya orang tua wali, menuntut transparansi dan kejelasan mengenai penyebab pasti kejadian ini. Pertanyaan kritis tentang standar keamanan pangan, pengawasan program, dan akuntabilitas penyedia jasa layanan makan menjadi sorotan utama.

Kasus ini telah berubah dari sekadar insiden keracunan menjadi ujian besar bagi credibility program bantuan pemerintah dan sistem keamanan pangan di institusi pendidikan. Publik menunggu tindak lanjut dan langkah preventif agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.