Mahasiswa Papua di Makassar Desak Polisi Bebaskan Empat Aktivis NFRPB Tersangka Makar

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pelajar Mahasiswa Peduli Rakyat Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 8 September 2025.

Massa mendesak kepolisian segera membebaskan empat aktivis Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) yang ditetapkan tersangka kasus makar. Mereka adalah Nikson Mau, Meski Sangkek, Abraham Goram Gaman, dan Piter Robaha.

Dalam aksinya, mahasiswa membakar ban bekas dan membuat barikade tali rapiah di jalan, sehingga arus lalu lintas sempat tersendat. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan, “Bebaskan 4 Tahanan Politik NFRPB Tanpa Syarat, Perjuangan Damai Bukan Makar, Bebaskan Mereka Sekarang”.

Ketua KNPB Wilayah Makassar, Andarias Sondegau, menilai penetapan empat aktivis itu sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi.

"Pembagian surat oleh empat aktivis NFRPB sejak 14 April 2024 merupakan tindakan demokratis, bermartabat, dan patut dihormati. Bukan ditangkap dan ditersangkakan," kata Andarias.

Ia menyebut, ekspresi politik secara damai dijamin UUD 1945 dan tidak bisa dikategorikan makar.

"Kriminalisasi ini menunjukkan negara terus merepresi hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik Papua seharusnya ditempuh lewat jalan dialog, bukan dengan pendekatan represif.

"Bukan dengan menambah pasukan militer, peralatan tempur, atau pemekaran DOB yang justru memperparah situasi," tegasnya.

Di akhir aksi, Forum Solidaritas Pelajar Mahasiswa Peduli Rakyat Papua menyampaikan tiga tuntutan:

1. Mendesak Polri segera membebaskan empat aktivis NFRPB tanpa syarat dan memulangkan mereka ke Tanah Papua.

2. Menghentikan intimidasi terhadap aktivis yang memperjuangkan keadilan dan kedamaian.

3. Membuka ruang dialog damai seperti yang diajukan empat aktivis NFRPB di Sorong, bukan menambah jumlah aparat militer.

(*)