Komnas HAM: 10 Warga Sipil Tewas dalam Kerusuhan Akhir Agustus, Diduga Ada Penyiksaan

JAKARTA, BUKAMATANEWS – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait kerusuhan aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring, tercatat 10 warga sipil meninggal dunia, sebagian di antaranya diduga kuat menjadi korban kekerasan dan penyiksaan oleh aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

“Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia. Beberapa di antaranya diduga mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Namun, hal ini masih terus kami selidiki bersama penyebab lainnya,” ujar Anis.

Selain korban meninggal, Komnas HAM juga menerima laporan adanya penangkapan sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Jumlahnya disebut cukup signifikan, meski data detail masih dalam proses konsolidasi.

“Angkanya cukup banyak dan sedang dikompilasi di Komnas HAM. Selain itu, laporan korban luka-luka juga cukup besar jumlahnya, tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” jelasnya.

Lebih jauh, Anis mengungkap adanya catatan pelanggaran lain, mulai dari kerusakan fasilitas publik, penjarahan rumah pribadi, hingga tindakan represif terhadap aktivis. Salah satunya menimpa Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, yang dilaporkan mengalami penangkapan dan intimidasi.

“Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama dalam konteks potensi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas,” tegas Anis.

Daftar 10 Korban Meninggal versi Komnas HAM:

Affan Kurniawan (Jakarta)

Andika Lutfi Falah (Jakarta)

Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta)

Sumari (Solo)

Saiful Akbar (Makassar)

Muhammad Akbar Basri (Makassar)

Sarina Wati (Makassar)

Rusdamdiansyah (Makassar)

Iko Juliant Junior (Semarang)

Septinus Sesa (Manokwari)

Komnas HAM menegaskan akan terus mendalami seluruh laporan dan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini. Lembaga tersebut juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuka akses transparan terhadap keluarga korban, memberikan pemulihan, serta memastikan kasus ini tidak berulang.