LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Di tengah maraknya kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga menuai protes masyarakat, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mengambil langkah berbeda. Ia menegaskan bahwa Pemkab Luwu Timur tidak akan menaikkan PBB.
Penegasan itu disampaikan Irwan pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Menurutnya, kebijakan fiskal di Luwu Timur harus tetap berpihak kepada masyarakat, tanpa menambah beban hidup mereka.
"Di Luwu Timur tidak ada kebijakan menaikkan PBB. Kami tidak ingin menambah beban masyarakat, justru fokus kami adalah menjaga kestabilan dan meningkatkan pelayanan publik," tegas Irwan.
Tak hanya tidak menaikkan PBB, Pemkab Luwu Timur bahkan lebih progresif dengan menghapus sejumlah retribusi fasilitas publik. Mulai dari retribusi fasilitas olahraga, tempat wisata, Rusunawa Sorowako, parkir umum, hingga rumah sakit kini digratiskan. Bahkan kios di Pujasera Malili pun tidak lagi dikenakan sewa.
"Bukan hanya tidak menaikkan PBB, kami juga meniadakan sejumlah retribusi agar masyarakat lebih leluasa memanfaatkan fasilitas publik. Prinsip kami jelas, apa yang bisa digratiskan, akan kami gratiskan selama masih bisa ditopang oleh APBD," jelas Irwan.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Luwu Timur. Saat banyak daerah mengambil jalan menambah pendapatan dari PBB, Pemkab Luwu Timur justru memilih mengoptimalkan pengelolaan APBD tanpa membebani rakyat.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bupati Irwan untuk menjadikan Luwu Timur sebagai daerah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar pendapatan daerah melalui pungutan. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK