Surat Edaran Mendagri: PBB dan NJOP Naik Drastis, Wajib Dibatalkan!

BUKAMATANEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/4528/SJ yang secara tegas meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia menahan diri dari kebijakan pajak dan retribusi daerah yang memberatkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Surat edaran tersebut ditandatangani di Jakarta pada 14 Agustus 2025.

Langkah ini diambil menyusul keluhan publik terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah daerah yang dianggap “mencekik” di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

Dalam edaran tersebut, Mendagri menegaskan beberapa poin penting:

Kebijakan pajak daerah dan retribusi harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, agar tidak menjadi beban berat.

Kenaikan tarif pajak atau nilai objek pajak harus melalui kajian dampak sosial-ekonomi, disosialisasikan terlebih dahulu, dan didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bupati/Wali Kota dapat menunda atau bahkan mencabut Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menaikkan tarif PBB atau NJOP jika dinilai memberatkan rakyat.

Penetapan kebijakan pajak dan retribusi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan.

Tito juga memerintahkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pajak daerah di wilayahnya. Selain itu, Inspektorat Daerah diminta aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan pajak agar tidak menyimpang dari ketentuan.

“Jangan sampai kebijakan pajak yang dibuat justru menambah penderitaan masyarakat. Kita harus pastikan ada keadilan dan manfaat nyata,” tegas Tito dalam keterangan yang menyertai edaran tersebut.

Surat edaran ini menjadi sinyal keras bagi daerah-daerah yang nekat menaikkan PBB atau NJOP tanpa pertimbangan matang. Pemerintah pusat menegaskan, di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal daerah harus berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya.