Pajak Naik Drastis, Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Bone

BONE, BUKAMATANEWS - Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen di Kabupaten Bone memicu gelombang protes besar-besaran dari kalangan mahasiswa. Pada Selasa (12/8/2025), ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan, menuntut pembatalan kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat tersebut.

Aksi yang dipusatkan di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, berlangsung panas. Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membawa spanduk penolakan dan berorasi menuding kebijakan ini sepihak, tanpa sosialisasi, dan mengancam ekonomi warga.

“Kami meminta dengan tegas kepada Bupati Bone untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 ini karena mencekik rakyat. Bupati harus menemui kami dan menjelaskan dasar kenaikan pajak ini,” tegas salah seorang orator PMII di tengah aksi.

Awalnya massa diterima oleh Kepala Satpol-PP Bone, Andi Baharuddin. Namun, mahasiswa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati. Sayangnya, keduanya tidak berada di tempat. Massa kemudian berdialog dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Muh. Angkasa.

Dalam dialog tersebut, terungkap pengakuan mengejutkan. Muh. Angkasa mengakui bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 belum disosialisasikan kepada masyarakat.

“Terkait sosialisasi, memang itu yang menjadi kelemahan kami karena belum sempat dilakukan, baik lewat media sosial maupun tatap muka. Ke depan, kami akan melakukan sosialisasi dan pembenahan,” ungkapnya.

Terkait angka kenaikan, Angkasa membantah isu 300 persen. Namun, ia mengakui terdapat beberapa zona dengan kenaikan hingga 100 persen.

Tak hanya PMII, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone juga menggelar aksi di lokasi yang sama. Mereka mendesak DPRD Bone turun tangan dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Kami menolak keras kebijakan ini karena makin menyengsarakan rakyat kecil. Ketua DPRD harus hadir menemui kami untuk berdiskusi,” seru salah satu orator HMI.

Ketegangan sempat meningkat saat massa mendesak masuk ke halaman Kantor Bupati. Namun, aksi berjalan tertib setelah aparat keamanan memperketat penjagaan.

Kontroversi ini masih bergulir, sementara masyarakat menanti apakah pemerintah daerah akan mengkaji ulang kebijakan yang dinilai penuh tanda tanya ini.