Pimpinan Rakor MCP, Wakil Bupati Pinrang Harap Kerjasama Stakeholder

PINRANG, BUKAMATANEWS - Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, menegaskan pentingnya langkah aksi konkret dan penanganan data yang tepat dalam mendukung penilaian program Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi MCP di ruang rapat Bupati Pinrang, Senin 4 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Sudirman menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan MCP sangat bergantung pada kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kerja kita tidak bisa parsial. Data yang disampaikan harus akurat, tepat waktu, dan sesuai sasaran, karena akan menjadi bagian dari penilaian objektif KPK terhadap komitmen Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar-OPD, begitu pula keterlibatan semua pihak untuk memastikan seluruh indikator perbaikan tata kelola pemerintahan tercapai.

Program MCP merupakan sistem supervisi dan evaluasi pencegahan korupsi terpadu yang dikembangkan KPK dalam upaya meningkatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Penilaian MCP mencakup delapan area intervensi utama, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta tata kelola dana desa.

Penilaian telah berlangsung sejak tahun 2022, dan Kabupaten Pinrang juga telah menyelenggarakan rapat evaluasi MCP sebelumnya pada 23 Mei 2025 yang dipimpin oleh Kepala Dinas DPMPTSP Pinrang, Andi Mirani, sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian MCP oleh KPK.

"Kami mengingatkan bahwa setiap stakeholder wajib menjunjung tinggi komitmen dalam pelaksanaan tugas sambil saling mendukung," harapnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan MCP bukan hanya target penilaian, tetapi berdampak langsung terhadap peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang.

“Suksesnya MCP akan terlihat dari nyata-nya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya sebelum menutup rapat koordinasi.