Pemprov Sulsel Mantapkan Kepemimpinan Hijau, Luncurkan Kebijakan Ekologi untuk Daerah

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan hijau dan rendah karbon melalui penyelenggaraan Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton, Makassar. Acara ini menjadi panggung kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Forum bertema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan” ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman, serta perwakilan berbagai organisasi penting seperti The Asia Foundation (TAF), PATTIRO, NGO, akademisi, dan kepala daerah se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Bima Arya memuji langkah Sulawesi Selatan yang dinilai sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

"Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, dalam komitmen perencanaan dan penganggaran untuk mitigasi perubahan iklim serta dalam mendorong kepemimpinan hijau,” kata Bima.

Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran kampus, NGO, dan sektor swasta dalam mendorong praktik pembangunan hijau. “Kolaborasi dalam kerangka pentahelix ini menjadi best practice nasional,” tambahnya.

Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman menyampaikan bahwa Green Leadership Forum ini merupakan kelanjutan dari forum serupa yang sukses digelar pada 2022, yang saat itu berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif seperti Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE).

"Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama," ujar Jufri, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Ia juga menegaskan bahwa isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan RPJMD) Sulsel, khususnya dalam draf akhir RPJMD 2025–2029.

“Pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim akan menjadi kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulsel ke depan,” tegasnya.

Peluncuran Kebijakan Baru dan Penghargaan Daerah Pro-Lingkungan

Dalam forum ini, Pemprov Sulsel secara resmi meluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk tiga kabupaten: Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.

Selain itu, Bupati Maros turut menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi sebagai bagian dari upaya penguatan kawasan berbasis ekologi.

Tak hanya itu, forum juga memberikan penghargaan kepada tujuh kabupaten dan satu kota yang telah menerapkan kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan mengembangkan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu.

Jufri berharap, forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan hijau di Sulawesi Selatan.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimis cita-cita menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang maju dan berkarakter, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dapat tercapai,” pungkasnya.