LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Dalam upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta Tanah Air di lingkungan kerja pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4.2/520/Satpol-PP/Tahun 2025 tentang Memperdengarkan dan/atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, pada 25 Juli 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagai wujud nyata peningkatan rasa nasionalisme dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Melalui surat edaran ini, seluruh staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah diinstruksikan untuk memperdengarkan atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, tepat pada pukul 10.00 WITA. Lagu kebangsaan ini diputar melalui pengeras suara dan diikuti oleh seluruh pegawai dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna.
"Kebijakan ini bertujuan membangkitkan kembali semangat cinta Tanah Air, pengabdian kepada negara dan rakyat, serta membangun kedisiplinan dan kesadaran berbangsa di tengah rutinitas kerja," ungkap Bupati Irwan.
Dengan adanya aturan ini, Pemkab Luwu Timur berharap seluruh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dapat lebih menghayati nilai-nilai kebangsaan dan menjadikannya bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Pemkab juga mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan edaran ini berjalan konsisten dan tepat waktu di unit kerja masing-masing. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK