Rusia Jadi Negara Pertama yang Mengakui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

BUKAMATANEWS - Rusia telah menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dengan menerima surat kepercayaan dari duta besar baru negara tersebut. Langkah ini memperkuat upaya Rusia untuk membangun hubungan persahabatan dengan otoritas Taliban yang merebut kekuasaan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat empat tahun lalu.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa pengakuan resmi terhadap pemerintah Emirat Islam Afghanistan akan mempercepat pengembangan kerja sama bilateral yang produktif dalam berbagai sektor. “Kami percaya ini akan memberi dorongan bagi pengembangan kerja sama yang lebih baik antara negara kita,” kata kementerian tersebut dalam pernyataan resmi.

Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, menyambut keputusan Rusia sebagai langkah berani dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. "Sekarang proses pengakuan telah dimulai, Rusia berada di depan semua orang," katanya dalam sebuah video pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Kabul, Dmitry Zhirnov, yang diunggah di media sosial.

Keputusan Rusia ini kemungkinan besar akan menarik perhatian Washington, yang sejak lama memberlakukan sanksi terhadap Taliban dan membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai miliaran dolar. Tindakan tersebut telah membuat sektor perbankan Afghanistan terputus dari sistem keuangan internasional.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 setelah pasukan AS menarik diri, meninggalkan pemerintah yang diakui internasional. Sejak itu, Rusia, yang menyebut penarikan AS sebagai “kegagalan,” telah berupaya menormalisasi hubungan dengan Taliban, melihat mereka sebagai mitra potensial dalam memerangi terorisme.

Rusia juga telah membuka pintu bagi Taliban di forum-forum ekonomi utama, seperti di Saint Petersburg pada tahun 2022 dan 2024, serta mengadakan pertemuan diplomatik dengan mereka. Pada Juli 2024, Presiden Vladimir Putin bahkan menyebut Taliban sebagai “sekutu dalam perang melawan terorisme,” terutama dalam menghadapi ancaman dari kelompok ISIS-K yang berbasis di Afghanistan.

Langkah ini juga diikuti dengan keputusan Mahkamah Agung Rusia yang mencabut label “teroris” terhadap Taliban pada bulan April. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengungkapkan bahwa Moskow telah mengadopsi kebijakan pragmatis terhadap pemerintah baru di Kabul, dengan fokus pada kenyataan dan kerja sama konkret daripada ideologi.