MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol, Syahrir, S.STP, menerima kunjungan kerja pimpinan DPRD Kabupaten Wajo pada Rabu (25/6/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD, khususnya dalam hal regulasi yang mengatur teknis kegiatan reses.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kabupaten Wajo menggali informasi mengenai muatan, materi, serta implementasi peraturan kepala daerah yang menjadi acuan DPRD Makassar dalam mengatur pelaksanaan reses. Reses sendiri merupakan agenda penting bagi anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya.
Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, pertukaran informasi semacam ini penting untuk memperkuat fungsi representasi DPRD sekaligus meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan.
“Kami menyambut baik konsultasi ini. Reses adalah wadah penting bagi dewan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan adanya koordinasi seperti ini, kita bisa saling belajar bagaimana aturan bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak DPRD Wajo menilai pengalaman DPRD Makassar dapat menjadi referensi berharga dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan terkait reses di daerah mereka. Dengan adanya sinergi antarparlemen daerah, diharapkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik semakin meningkat.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi praktik terbaik, tetapi juga mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Wajo dan DPRD Kota Makassar, dalam semangat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
BERITA TERKAIT
-
KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Makassar Soroti Penggunaan SiLPA dan Anggaran Prioritas
-
Andi Tenri Uji Ajak Warga Barombong dan Maccini Sombala Kelola Sampah Organik Lewat TEBA
-
HUT ke-419 Makassar, Prof. Apiaty Kamaluddin Ajak Perkuat Kolaborasi dan Pembangunan Inklusif
-
Pemkot-DPRD Makassar Siapkan Aturan Baru Pengawasan Minol Lebih Ketat
-
APBD Perubahan 2026 Telah Diketok, Wali Kota Makassar: Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga Jadi Prioritas