Redaksi
Redaksi

Minggu, 15 November 2026 15:09

KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Makassar Soroti Penggunaan SiLPA dan Anggaran Prioritas

KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Makassar Soroti Penggunaan SiLPA dan Anggaran Prioritas

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027. Salah satu perhatian utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 adalah memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

DPRD Makassar mengingatkan agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi belanja, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, efektivitas program, serta pencapaian target pembangunan daerah.

Penekanan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam, dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.

Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi catatan penting untuk menyempurnakan dokumen perencanaan anggaran sebelum memasuki tahapan berikutnya.

"Melalui rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD dan perangkat daerah," ujarnya, Senin (16/11/2026).

Secara umum, Banggar menilai rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Namun, pada pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), DPRD memberikan sejumlah catatan, terutama menyangkut efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, dan optimalisasi program prioritas setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus Banggar adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2027.

Banggar meminta agar penggunaan SiLPA dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan daerah dapat kembali dirasakan manfaatnya melalui program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

"Penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik," menjadi salah satu penekanan dalam rekomendasi Banggar.

Selain itu, penambahan anggaran kepada sejumlah perangkat daerah dinilai perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan urgensi program.

Meski demikian, Banggar mengingatkan agar setiap penambahan alokasi tetap memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.

DPRD juga mengapresiasi koordinasi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sinergi tersebut dinilai membantu meningkatkan validasi dan akurasi data sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Selain persoalan alokasi dan efektivitas belanja, Banggar DPRD Makassar juga menyoroti pentingnya anggaran 2027 diarahkan untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan daerah.

Sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki kualitas pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka diminta mendapat perhatian dalam penyusunan program.

Banggar menilai indikator tersebut harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan anggaran. Artinya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

"Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD," jelas Ray.

Banggar juga mencatat adanya sejumlah perangkat daerah yang membutuhkan dukungan tambahan anggaran maupun penambahan kegiatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyempurnaan dokumen anggaran.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#DPRD Kota Makassar